Hoaks dan Cyber Crime Lainnya Masih Jadi PR di Indonesia

KBRN, Yogyakarta : Kemajuan teknologi informasi dengan kemudahan koneksi internet memicu munculnya cyber crime.

Anggota Komisi I DPR RI, Dr H Sukamta dalam webinar Merajut Nusantara bertajuk "Pemanfaatan TIK Sebagai Media Edukasi Masyarakat Menghadang Cyber Crime dan Hoaks" , Sabtu, (17/4/2021) mengatakan saat ini, semua bentuk kriminal di dunia nyata lari ke dunia siber, salahsatunya hoaks.

Sukamta menjelaskan, dari catatan Kepolisian, kejahatan siber sampai akhir Maret 2021, ada sekitar 3500 laporan yang masuk. Diantaranya, konten provokatif 1048 kasus seperti konten yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA,  Penipuan online sekitar 649 kasus dengan kuantitas penipuan yang meningkat dan jumlah kerugian rupiahnya juga semakin besar.

Kejahatan siber lain, yang kuantitas dan kualitasnya meningkat yaitu pornografi, akses ilegal, perjudian, peretasan, gangguan sistem, hingga intersepsi (penyadapan).

"Tingginya  kuantitas penipuan ini menimbulkan kerugian yang semakin besar dari sisi nominal. Untuk itu, kami mendorong pihak Kominfo memiliki kajian ilmiah kenapa orang melakukan hoaks. Kominfo juga perlu menertibkan iklan-iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen," katanya.

Sukamta juga mendorong ada Direktorat Khusus mencegah hoaks.

"Penipuan online semakin marak dengan volume yang semakin besar. Saya berharap Kepolisian dan Kominfo membentuk direktorat khusus mencegah hoaks," ujarnya.

Berdasat survei kecil-kecilan yang dilakukan timnya secara online, Sukamta menyebut ada 6 alasan seseorang menyebarkan hoaks, mulai dari penggunaan internet yang tinggi, serta tingginya kepercayaan konspirasi.

"Semakin tinggi biaya pengeluaran internet seseorang maka semakin tinggi cenderung untuk menyebarkan hoaks. Selain itu, semakin tinggi kepercayaan terhadap konspirasi maka semakin tinggi kecenderungan menyebarkan hoaks, ini barangkali politik," tuturnya.

Orang yang memiliki tingkat kepemimpinan di dalam sebuah kelompok, ada kecenderungan untuk menyebarkan hoaks.

"Mereka yang rendah kepercayaan agamanya lebih rentan untuk menyebarkan hoaks," lanjutnya.

Mereka yang tidak percaya diri dalam kecakapannya di media sosial lebih cenderung menyebarkan hoaks. Meski begitu, sebenarnya sebagian besar masyarakat umumnya punya kecenderungan rendah menyebarkan hoaks.

"Tidak hanya itu, konten kreator juga mempunyai kecenderungan untuk memancing konflik sosial. Sebab, semakin banyak konflik maka makin besar clickbait-nya. Lalu, media sosialnya makin populer, rupiahnya makin gede," terangnya. 

Sukamta menegaskan fenomena seperti hoaks dan kejahatan siber lainnya menjadi PR negara kita dan negara lain karena kecenderungannya, media sosial hanya dipakai untuk berkonflik saja.

"Saya secara pribadi meyakini hoaks sekedar sampah digital. Saya pun mengajak ke masyarakat agar memakai media sosial untuk hal yang bermanfaat saja," katanya.

Sementara itu, Praktisi Kehumasan dan Komunikasi Publik, Freddy Tulung mengatakan dari 275 juta penduduk Indonesia berusia 16-64 tahun hampir 9 jam terkoneksi dengan internet. 170 juta penduduknya aktif menggunakan media sosial.

"Sembilan jam terkoneksi dengan Internet tentu akan mempengaruhi pola pikir. Ini yang harus diperhatikan karena 99 persen rakyat Indonesia menggunakan smartphone sehingga bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sebuah hoaks itu hanya dalam waktu 3 menit, dapat menyebar ke sepuluh titik, lalu 6 menit berikutnya menyebar ke 16 titik. Sedangkan, klarifikasi hoaks membutuhkan 60 menit sehingga akan jauh tertinggal dari hoaks," urainya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00