Terkait RUU TPKS, Langkah DPR Dipuji

KBRN, Yogyakarta : Kelompok masyarakat sipil, mengapresiasi langkah DPR yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), sebagai RUU inisiatif dewan.

Salah satunya disuarakan ICJR, sebagai lembaga yang konsen mengenai isu hukum dan hak asasi manusia.

Genoveva Alicia sebagai peneliti lembaga itu menilai, upaya DPR merupakan langkah maju, dalam upaya penegakan hukum menyikapi kekerasan seksual yang rentan menimpa perempuan.

Karena ia menganggap, sejumlah regulasi hukum yang sudah ada, tidak memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Misalnya KUHP sudah memiliki beberapa pasal tindak pidana, yang berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti perkosaan juga pencabulan. Termasuk di UU ITE, lalu UU Pornografi dan UU PKDRT.

”Tetapi semua pengaturan ini sifatnya tersebar, yang kalau perempuan jadi korban kita jadi sulit melihat secara sistematis apa yang bisa korban lakukan,” ungkapnya dalam diskusi daring, Sabtu (22/1/2022).         

Pendapat senada disampaikan Aktivis Perempuan Mahardika, Mutiara Ika, yang menilai DPR membuat sebuah kemajuan terkait RUU TPKS.

Ia pun berharap, jika regulasi itu disahkan, bisa memupus sistem ketidakadilan sosial, yang cenderung menyudutkan kaum perempuan. Seperti ketika perempuan bicara kekerasan seksual, banyak orang masih berfikir ini hal kecil, remeh temeh.

”Bahkan sering distigma itu hanya perasaanmu (perempuan, red), belum ada kesadaran untuk melihat kasus kekerasan itu sebagai kasus kekerasan yang sistematis,” terang dia.

Sementara itu, dalam Rapat Paripurna 18 Januari lalu, DPR menyetujui RUU TPKS menjadi RUU inisiatif dewan, yang selanjutnya menjalani proses sebelum disahkan menjadi undang-undang. (ws)

 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar