Warga Empat Pedukuhan di Nanggulan Keluhkan Aktivitas Penambangan Pasir Sungai Progo

Warga menunjukkan air sumur yang keruh (ist)

KBRN, Kulon Progo : Warga empat pedukuhan di Kalurahan Kembang, Nanggulan, Kulon Progo mengeluhkan kegiatan penambangan pasir yang berdampak pada rusaknya lingkungan dan terjadiny kebisingan. Dampak lingkungan yang terjadi yakni berupa sumur tercemar hingga tebing sungai yang ambrol.

Koordinator warga penolak aktivitas pertambangan Tri Harjono mengatakan, ada sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) di Pedukuhan Wiu, Pundak, Jomboran, dan Nanggulan yang mendapat dampak buruk dari aktivitas pertambangan pasir di Sungai Progo di wilayah tersebut. Dampak sudah dirasakan warga sejak tahun 2020 lalu. 

"Sumur air tanah milik warga ada yang sudah kering. Selain itu, warga juga merasakan dampak suara bising dari mesin tambang yang beroperasi diluar batas kewajaran. Dampak yang dirasakan lainnya, yakni ambrolnya tanah milik warga di bantaran sungai akibat penambang menggunakan mesin blombongan atau yang tidak sesuai spesifikasi," ujar Tri Harjono, di Kulon Progo, baru-baru ini.

Tri menjelaskan, warga juga menyoroti izin yang dimiliki perusahaan tambang. Sejak tambang tersebut beroperasi hingga sekarang, warga belum pernah melihat izin yang dikeluarkan pemerintah setempat. 

"Pendirian perusahaan tambang sempat mendapat penolakan warga pada tahun 2017 lalu. Namun pemerintah kalurahan malah memberikan izin operasional dengan alasan banyak warga yang setuju. Bahkan di tahun ini akan ada perluasan area tambang.

Tri Harjono menambahkan, dari penelurusan yang dilakukan, mereka yang setuju bukanlah warga terdampak. Jadi kami menuntut agar aktifitas tambang tersebut segera dihentikan.

Sedangkan, Kuasa Hukum warga penolak yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP), Tuson Dwi Haryanto mengatakan, aktivitas pertambangan di wilayah tersebut diketahui dilakukan oleh PT. CMK 1, PT. CMK 2 dan CV. Afgani.

Ketiga perusahaan tersebut dinilai Tuson, tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan yang kini dialami oleh warga. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo didorong agar melakukan penyelidikan khususnya terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan dampak yang warga rasakan.

"Warga juga mendengar akan ada perluasan tambang yang pastinya semakin merugikan warga. Jadi warga berharap agar DLH tidak memberikan izin perluasan tersebut," tutur Tuson.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo Sumarsana mengatakan, pihaknya akan mengecek aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.(hrn).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar