Tingkatkan Standar Pelayanan, Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta Gelar FGD

KBRN, Yogyakarta : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta menggelar Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), sebagai bentuk komitmen untuk terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Publik (SPP) sendiri merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggara kepada masyarakat, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Kepala Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta, Yetti Martanti mengatakan, FGD penyusunan SPP ini merupakan proses penting bagi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta.

Menurutnya, untuk menetapkan SPP yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dibutuhkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat.

"Kami mengharapkan kontribusi dari seluruh peserta dalam FGD Penyusunan SPP ini,” kata Yetti, Rabu (25/5/2022).

FGD Penyusunan SPP yang dibagi menjadi 2 (dua) sesi tersebut, disesuaikan dengan pelayananan yang ada di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, yaitu Permohonan Nomor Induk Kebudayaan (NIK) dan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan.

FGD Penyusunan SPP Permohonan NIK menghadirkan pemateri dari Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Vincensia Corinna Devi, S.E. dan Pamong Budaya Kundha Kabudayan Kota Yogyakarta Muhammad Muchlis, S.S.

Sedangkan, dalam FGD Penyusunan SPP Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan menghadirkan Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Vincensia Corinna Devi, S.E., dan Kepala Warisan Budaya Susilo Munandar, S.T. 

"Penetapan SPP Permohonan Nomor Induk Kebudayaan merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menggali, mendata potensi sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta dalam rangka pengembangan dan pelestarian. Sedangkan Penetapan SPP Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian citra/karakter kawasan pada empat Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta," imbuhnya.

Lebih lanjut, melalui Standar Pelayanan Publik diharapkan, mampu memberi standar pelayanan serta memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta sebagai media komunikasi  Pemerintah dan menjadi alat ukur kinerja pelayanan.

Selain dihadiri para pelaku Seni Budaya di Kota Yogyakarta, FGD Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kundha Kabudayan yang diselenggarakan, di Pendopo nDe’Luweh, Jl. Ngeksigondo Prenggan, Kec. Kotagede, Yogyakarta, Rabu (25/5), juga diikuti OPD terkait, Lurah, Ketua Kalurahan Budaya, Ketua LPMK, maupun Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) Kota Yogyakarta.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar