Aturan CHSE Event Bukan untuk Persulit, Tapi Demi Keselamatan

Pressconference CERPEN di Yogyakarta, Kamis, (21/10/2021)

KBRN, Yogyakarta : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) Republik Indonesia menyelenggarakan Cerita Protokol Cleanliness, Health, Safety, Environment, Sustainability (CHSE) Event (CERPEN).

CERPEN bertujuan menyosialisasikan CHSE untuk mendorong kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga optimisme penyelenggaraan event pada masa pandemi Covid-19 meningkat.

Koordinator Strategi dan Promosi Event Daerah Kemenparekraf, Hafiz Agung Rifai mengatakan, standar kesehatan dalam penyelenggaraan event yang diatur pada buku panduan CHSE oleh Kemenparekraf sangatlah penting.

Panduan mengatur 3 hal yakni untuk penyelenggara kegiatan, pengunjung, dan pengisi acara. Hafiz menegaskan aturan itu dibuat bukan untuk mempersulit, namun untuk menjaga keselamatan bersama. Meski tetap mengacu Inmendagri, aturan itu juga disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.

"Aturan bukan untuk memberatkan.Kita kembalikam ke kebijakan masing-masing, tiap daerah level PPKM nya berbeda-beda," kata Hafiz Agung Rifai, dalam press conference Cerita Protokol CHSE Event (CERPEN) di Yogyakarta, Kamis, (21/10/2021).

Menurut Hafiz, kebijakan dan perijinan penyelenggaraan event juga dilihat dari skala kegiatan tersebut. Apabila event berskala Nasional dan Internasional maka kewenangan ada di pusat.

"Kemenparekraf bersama satgas memanggil penyelenggara dan memberi waktu mereka untuk mensosialisasikan CHSE. Kewenangan event Nasional dan Internasional di pusat sedangkan event daerah ada di daerah yakni di Polda dan Dinas Pariwisata," terangnya.

Hafiz juga mengaku optimis penerapan CHSE berikut pengawasannya akan berjalan dengan lancar apabila seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran terhadap protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang berlaku.

"Kami dari Kemenparkraf optimis karena kita sudah sama-sama aware dan semoga event ke depan bisa tetap berjalan.  Event yang sudah jalan bisa ditiru dan diamati sesuai kondisi perkembangan kasus yang terjadi," tuturnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer Prambanan Jazz Festival, Anas Syahrul Alimi mengatakan saat menyelenggarakan event, pihaknya terus berupaya mematuhi peraturan mulai dari perijinan keramaian hingga ijin dari satuan tugas.

"Dari awal kami intens diskusi bahkan melibatkan stakeholders. Bagaimana menyusul SOP karena sejak pandemi ini, segala sesuatu menjadi panjang bukan hanya perijinan, bukan hanya ijin keramaian tapi satgas," katanya.

Anas juga menyayangkan belum jelasnya aturan penyelenggaraan konser musik. Hal ini berdampak besar pada industri musik bagi perekonomian di Indonesia.

"Konser musik sampai hari ini di luar kejelasan. Masih belum ada regulasi, padahal kami sudah sangat siap. Tinggal menunggu saja kapan sudah bisa take off. Dari sisi EO, kami sudah sangat siap," tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00