Offline To Online, 75 Tahun Siber & Sandi Mengabdi

Museum Sandi di Kawasan Kota Baru Yogyakarta / dok

KBRN, Yogyakarta : Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan dan tanggung jawabnya, Dinas Code telah mengalami beberapa transformasi, dimulai dari Djawatan Sandi, Lembaga Sandi Negara, hingga saat ini menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Persandian dan pengamanan informasi berklasifikasi adalah ruh bagi BSSN yang kini telah beradaptasi sesuai dengan kemajuan teknologi komunikasi di ranah siber,"kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian seperti dikutip dari rilis Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, baru-baru ini.

BSSN kini telah memiliki National Security Operation Center sebagai pemonitoran keamanan siber nasional, mengelola layanan sertifikat elektronik yang pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, serta pembangunan jaringan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dalam penanggulangan insiden yang lebih efektif dan efisien.

Perkembangan yang pesat pada saat ini tak lepas dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa lalu.

"Adanya peran persandian di masa lalu adalah bentuk pengabdian kepada negara melalui pengamanan berita rahasia yang jarang tersentuh oleh buku sejarah," tambahnya.

MENILIK PERAN PERSANDIAN DALAM MEMPERTAHANKAN

KEMERDEKAANBerpindahnya ibukota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 berdampak pada pindahnya segala kegiatan di berbagai Kementerian  ke Yogyakarta, termasuk Kementerian Pertahanan.

Pada tanggal 4 April 1946, Mr. Amir Sjarifuddin (Menteri Pertahanan), memerintahkan dr. Roebiono Kertopati, seorang dokter kepresidenan di Kementerian Pertahanan Bagian B (bagian intelijen) untuk membentuk badan pemberitaaan rahasia yang  disebut dengan Dinas Code.

Tak lama setelah menerima perintah, dr.Roebiono yang kala itu berpangkat letnan kolonel segera bergerak. dr.Roebiono membentuk kamar sandi yang kelak di kemudian hari menjadi embrio berdirinya Lembaga Sandi Negara yang kini berubah nama menjadi Badan Siber dan Sandi Negara.Saat itu, operasional Dinas Code menggunakan sistem yang dikenal dengan “Buku Code C” yang merupakan karya dr. Roebiono yang memuat 10.000 sandi berupa kode rahasia seperti kata, tanda baca, awalan dan akhiran, hingga penamaan dan lainnya. Ia membuat enkripsi tersebut menggunakan sistem kode angka secara mandiri.

Panduan inilah yang kemudian digunakan sebagai komunikasi pemberitaan rahasia antara Pemerintah RI di Yogyakarta dengan para pimpinan nasional di Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut, Karawang, Banten dan Cirebon), Jawa Timur (Jember, Jombang, Kediri dan Mojokerto), Jawa Tengah (Solo, Purwokerto, Tegal) dan Sumatera (Pematang Siantar dan Bukit Tinggi) dan Jakarta.Pada 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Belanda I yang menimbulkan banyak pengorbanan, baik fisik maupun non fisik, termasuk terganggunya hubungan dengan luar negeri.

Untuk menjaga agar hubungan RI dengan luar negeri tidak terputus, maka diutus Duta Besar pertama kali untuk India beserta staf Dinas Code untuk menangani pengamanan berita rahasia.

Pada 15 Agustus 1947 untuk kali pertama diterima berita dari Perwakilan RI di New Delhi dan sejak itulah hubungan komunikasi berita rahasia antara Perwakilan RI di New Delhi dan Pemerintah RI di Yogyakarta berjalan dengan baik melalui PTT dan RRI yang kemudian meluas dengan Perwakilan RI di Singapura, London, Cairo, dan PBB (Lake Success).Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Peran besar yang dimainkan CDO/Code Officer (sebutan bagi personil sandi) kala itu ialah ketika ibukota sementara yang berkedudukan di Yogyakarta dikuasai Belanda melalui Agresi Militer II pada 21 Desember 1948.

Presiden Soekarno, Wapres M. Hatta dan beberapa menteri ditahan dan diasingkan di Bangka. Sebelum penyerangan Belanda, pada tanggal 19 Desember 1948, Presiden Soekarno memerintahkan 2 (dua) pengiriman kawat.

Satu kawat dikirimkan ke Bukittinggi yang isinya memerintahkan Mr.Sjarifoeddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera.

Sedangkan kawat kedua dikirimkan kepada Mr. A.A. Maramis di New Delhi yang memerintahkan Pembentukan Exit Government di New Delhi jika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera tidak berhasil.

Lewat pesan persandian, perintah presiden tersebut dikeluarkan.Pada Agresi Militer II, Belanda memprioritaskan serangan atas sasaran komunikasi dalam pendudukannya di Yogyakarta, sehingga para CDO menghancurkan seluruh dokumen termasuk arsip-arsip sejak Bagian Code berdiri 4 April 1946, agar tidak sampai jatuh ke tangan Belanda.

Para CDO kemudian meninggalkan tempat tugasnya dan menyebar ke berbagai daerah, dr. Roebiono bersama seorang CDO ke Jawa Barat, beberapa orang CDO pindah ke sebuah desa kecil di tepi barat Kali Progo di kaki Pegunungan Menoreh yang bernama Dekso, diantaranya Letnan II Soemarkidjo dan Letnan Md. Soedijatmo.

Selama di Dekso, CDO berusaha bergabung dengan salah satu kesatuan yang mempunyai hubungan kode, setidaknya pemancar radio (PHB).

Keduanya membentuk Bagian Code yang berkedudukan dibawah PHB Angkatan Perang yang dipimpin oleh Mayor Dartodjo. Dari sanalah persandian bergerak hingga mempunyai hubungan komunikasi dengan PDRI (Sumatera), Jawa Barat, dan Playen (Gunung Kidul).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00