Sekum PP Muhammadiyah Kritisi Aksi 22 Mei

KBRN, Yogyakarta : Terkait dengan adanya rencana aksi oleh sekelompok massa pada 22 Mei 2019, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyampaikan pernyataan sikap yamng tertuang dalam beberapa poin.

Lewat pers rilisnya yang diterima rri,co.id, Minggu (19/5/2019), Abdul Mu’ti menyebut bahwa, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati.

Ia meminta penyelenggara Pemilu untuk tetap bekerja profesional sesuai dengan undang-undang, harus tetap independen dan adil, tidak boleh tunduk oleh tekanan siapapun, kelompok, dan lembaga manapun, baik pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa.

“Kepada segenap warga bangsa sudah seharusnya berusaha menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan. Khusus kepada para elit, hendaknya bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan,” serunya..

Abdul Mu’ti juga meminta kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekwensi dari kehendak rakyat Indonesia. 

“Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa,” lanjutnya. 

Sementara itu, kepada warga Muhammadiyah Ia meminta agar bisa menjadi warga negara yang santun, taat hukum, dan mengikuti khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah hendaknya tidak mengikuti hiruk pikuk aksi massa 22 Mei 2019. 

Warga Muhammadiyah, tambahnya, hendaknya menerima apapun hasil Pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-wakil presiden dengan tetap berdasarkan tuntunan amar ma’ruf nahi munkar sesuai paham Muhammadiyah. (ws/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00