Laju Alih Fungsi Lahan Masih Tinggi, DIY Revisi Perda Perlindungan Lahan Pertanian

Rapat Paripurna di DPRD DIY
Rapat Paripurna DPRD DIY

KBRN, Yogyakarta : Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah diberlakukan cukup lama, namun kenyataannya, laju alih fungsi lahan pertanian di DIY masih tetap cukup tinggi yakni 0,4% per tahun.

FraksiPartai Amanat Nasional DPRD DIY menyatakan keprihatinannya akan besarnya angka alih fungsi lahan yang ada di wilayah DIY, setiap tahunnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD DIY, Atmaji menegaskan, pemerintah daerah harus bertindak cepat agar laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan.

"Berdasar laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun 2003-2017 laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebesar 0,4 persenpertahun yang berarti setiap tahun ada 237,14 hektar tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian. Lahan sawah seluas 237,14 hektar dengan rata-rata IP 2,23 dan rata-rata produktivitas padi 5,55 ton per hektar, dapat menghasilkan padi sebanyak 2.934,96 ton-GKG atau setara dengan 1.841,39 ton beras. Dengan demikian, kehilangan sawah seluas 237,14 ha/tahun sama dengan kehilangan produksi beras sebanyak 1.841,39 ton/tahun. Hal ini tidak dapat kita diamkan.Harus ada upaya-upaya yang lebih efektif agar dapat menurunkan laju konversi lahan pertanian tersebut," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DIY, Atmaji dalam pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD DIY, Kamis (6/8/2020).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY juga menyebut tingginya alih fungsi lahan sawah ke non pertanian merupakan realitas yang dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Hal itu, selain berdampak pada potensi pengurangan produksi hasil pertanian, juga akan berdampak pada berbagai aspek. Secara ekonomi, alih fungsi lahan sawah menyebabkan hilangnya investasi yang telah dilakukan selama ini, yaitu dalam bentuk pembangunan sarana irigasi dan prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan bagi petani penggarap, buruh tani, penggilingan padi, dan sektor-sektor pedesaan lainnya," kata Juru Bicara FPDIP, Yuni Satia Rahayu, pada rapat paripurna di DPRD DIY.

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu dilakukan dengan penetapan sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten dan dijabarkan di dalam RDTR oleh masing-masing kabupaten.

"Sinergitas dari kabupaten dan kota dibutuhkan dalam penyusunan program PLP2B dimana 4 kabupaten sebagai produsen (sentra produksi pangan) dan Kota Yogyakarta sebagai pemanfaat harus ada sharing program / kegiatan / pembiayaan. Kami milihat bahwa Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan program yang bersifat wajib (mandatory) dan diintegrasikan dengan perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Rencana Detil Tata Ruang," lanjutnya.

Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Syam Arjayanti menjelaskan, perubahan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama pada luasan area.Yaitu jumlah luasan lahan pertanian berkelanjutan yang semula 35.911,59 hektar berubah menjadi kawasan pertanian berkelanjutan seluas 104.905,76 hektar. Terdiri dari lahan inti 72.409,79 hektar dan lahan cadangan 32.495,97 hektar.

"Pada pasal 9 akan diubah menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi dengan luas 104.905,76 hektare. Luas tersebut akan dibagi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan 72.400 hektare dan lahan cadangan pangan berkelanjutan 32.000 hektare," jelasnya.

Selain itu, perubahan juga terkait penentuan lokasi kawasan yang bersifat mandatory pemerintah, tidak lagi usulan warga mendaftarkan lahannya.

"Jika regulasi lama, penentuan kawasan atas inisiatif petani dengan cara mendaftarkan diri. Tapi yang sekarang ditentukan oleh kabupaten. Ini sebagai upaya untuk pengendalian alih fungsi lahan yang semakin luas," tegasnya. (wur/ian)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00