FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Fraksi PDI P DPRD DIY Mendorong Perlu Konsep Terintegrasi Kedaulatan Pangan di DIY

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Dwi Wahyu budiantoro

KBRN, Yogyakarta : Dampak yang timbul akibat wabah Covid 19 menyasar semua lini kehidupan. Tidak hanya perubahan pola sosial budaya yang berdasarkan kaidah Tatanan Kehidupan Baru, namun ada hal yang perlu disadari bahwa hal tersebut menjadi bagian penting, yakni soal pangan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY Dwi Wahyu budiantoro  kepada wartawan Senin (8/6) di Kantor DPRD DIY mengatakan, di tengah pandemik Covid-19 ini konsep kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi suatu hal yang penting

"Saat ini kita baru merasakan  bahwa kita seharusnya mampu  mendesain konsep  kedaulatan pangan bukan lagi ketahanan pangan  untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan hal tersebut  sesuai dengan amanat konstitusi. Agar Indonesia berdaulat pangan," ungkapnya, di Kantor DPRD DIY, Senin (8/6/2020).

Menurutnya, kedaulatan pangan dalam Undang-Undang Pangan ialah  hak  negara, bangsa, dan masyarakat untuk menentukan sendiri kebijakan dan sistem pangan sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

"Makanan pokok bagi sebuah daerah tidaklah harus sama dengan daerah lain dan dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal yang ada. Sebagai contoh beras tidaklah harus menjadi makanan pokok bagi seluruh daerah yang ada di Indonesia, bisa disubtitusi dengan jagung umbi umbian atau  lainnya yang menjadi sumber potensi lokal daerah tersebut," jelasnya.

Selain itu, Dwi juga mengungkapkan, perkembangan pembangunan yang cepat tentu saja akan memberi dampak pada tersedianya lahan pertanian sebagai bagian utama pemasok bahan pangan.

"Dalam konsep kedaulatan pangan perkembangan teknologi justru menjadi unsur penguatnya. Sehingga teknologi pertanian juga menjadi salah satu skema kedaulatan pangan, kreatifitas penggunaan lahan sempit menjadi produktif juga salah satu wujud kedaulatan pangan yang ada di masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut Dwi Wahyu menambahkan, persoalan lain dalam kedaulatan  pangan di DIY ialah permanfaatan lahan tidur dan  pekarangan yang sampai saat ini belum optimal.

"Padahal, dengan keaktifan masyarakat untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah yang ada, skema kedaulatan  pangan bisa dicapai. Pemanfaatan pekarangan bisa untuk menanam sayur dan buah," ujarnya.

Dwi menjelaskan, hal yang penting  dalam mewujudkan kedaulatan pangan, ialah dengan konservasi lahan pertanian dan ijin yang ketat dalam mendirikan bangunan, mengingat lahan akan dibutuhkan dalam jangka panjang maka intervensi pemerintah pun harus mulai dilakukan dari sekarang.

“Faktor  lain yang tidak kalah penting ialah  desa-desa yang  menjadi lumbung pangan harusnya dirangkul oleh pemerintah dengan konsep desa wisata. Sehingga  lahan pertanian yang masih ada tetap bertahan dan petani pun mendapat penghasilan tambahan dari pengunjung yang datang," tuturnya.

Dalam konsep tatanan struktur pemerintahan di DIY terdapat hal yang bisa dilakukan oleh dinas terkait yakni Dinas Pertanian dapat mengkaji dan memetakan potensi yang ada, yang kemudian hasil kajian dan pemetaan menjadi dasar pembentukan skema kedaulatan pangan  di DIY.

"Skema kedaulatan pangan secara berjenjang dapat dilakukan di tingkat kabupaten dan kota , dan  pemerintah juga bisa menggunakan dana keistimewaan sebagai pendukung kebijakan kedaulatan pangan di DIY, dan yang utama ialah konsep dasar kedaulatan pangan yang bertumpu pada kemandirian , sehingga berbeda dengan ketahanan pangan," pungkasnya. (wur)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00