Sembako Jadup Harus dari Petani dan UMKM DIY

KBRN, Yogyakarta : Pembelian sembako jatah hidup (jadup) untuk warga miskin desil 1 - 4 yang belum mendapatkan bantuan apa-apa di DIY, akan memerlukan anggaran sekitar Rp 95 Milyar. Jika ditambahkan dengan jadup untuk keluarga difabel dan warga lansia, anggaran yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 105 milyar.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan sembako untuk jatah hidup masyarakat kurang mampu di DIY yang terdampak wabah COVID-19 harus dibeli dari petani dan UMKM di DIY.

Pembelian jadup dari petani dan UMKM DIY sebesar 105 M dari Pemda DIY ini, akan sangat membantu perputaran dan perekonomian petani dan UMKM di DIY yang juga sangat terpukul karena COVID-19.

"Harus dicari cara agar belanja ini berakibat langsung pada kesejahteraan petani dan UMKM, tidak jatuh pada pengusaha besar dari luar sehingga tidak efektif untuk membantu perekonomian petani dan UMKM," jelas Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, dari Fraksi PKS di Gedung DPRD DIY, Selasa (14/4/2020).

Dikatakannya, pembelian dari petani dan UMKM DIY ini harus direncanakan secara baik, sejak saat ini, dan tidak dilakukan secara mendadak.

Pemerintah harus mendata kemampuan dan kapasitas produksi kelompok tani dan gapoktan yang ada di DIY. Kemudian, Pemda membeli hasil pertanian musim panen ini.

"Jika bisa dilaksanakan massif dan membeli  produksi petani dan peternak dari DIY, anggaran ini akan bermanfaat dua sisi, yaitu bermanfaat untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak dan membantu perputaran petani dan UMKM yang sangat terdampak waktu dekat ini. Pedagang dan peternak yang luar biasa terdampak saat ini juga harus dilibatkan dalam pembelian ini. Mohon jadup nya nanti pake telur dan hasil ternak apa yang memungkinkan dibeli dari peternak DIY," lanjutnya.

Selain itu, pembelian sembako di petani dan peternak juga harus dengan harga yang sesuai.

"Harga beli dari petani dan pedagang harus bagus, jangan dipepet harganya. Apalagi dalam pembelian ini tidak diperlukan lelang," tambahnya.

DPRD akan mengevaluasi dan mengawasi pengadaan dan distribusi bantuan jatah hidup ini dari dua kriteria, yaitu pembelian yang terkait perputaran ekonomi petani dan UMKM serta ketepatan sasaran pembagian bantuan.

"Kami mengingatkan, bahwa pelaksanaan belanja ini harus betul-betul dikoordinasikan dan direncanakan sejak sekarang dan melibatkan instansi multisektor. Bukan sekedar BPBD yang mengadakan dengan dana Belanja Tak Terduga (BTT), tapi harus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Dinkop UMKM, Dinsos dan sebagainya. Jika tidak dikoordinasikan sejak sekarang nanti akan terkejar waktu dan sekedar cari mudah, sehingga belanja tidak ke petani dan UMKM DIY," pungkasnya.(wur/mrt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00