Lahan Pertanian Terus Menyusut, DPRD DIY Usulkan Raperda Perlindungan Petani

KBRN, Yogyakarta : DIY telah memiliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun disisi lain, alih fungsi lahan pertanian masih saja terjadi.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, petani di DIY mengalami keterbatasan lahan, karena alih fungsi yang masif.

Menyikapi hal itu, DPRD DIY tengah mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Petani.

"Anak muda kita tidak tertarik menjadi petani, karena tidak menguntungkan. Lahan petani kita luasannya hanya kecil, kita harus lindungi petani," kata Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, di Gedung DPRD DIY, Kamis (16/1/2020).

Selain untuk mengoptimalkan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian, payung hukum itu mencakup penguatan penggunaan pupuk organik, demi mempertahankan lahan produktif dan meningkatkan hasil panen, serta nilai jual hasil pertanian.

"Semakin banyak menggunakan pupuk kimia, maka semakin merugikan tanah. Terus terang, petani saat ini sulit melawannya. Tapi, harapannya keberadaan Perda bisa mengarahkan ke sana. penggunaan pupuk organik bisa meningkatkan hasil panen, sampai dengan 10-15 persen. Jika dalam satu tahun per hektar hanya butuh 1 ton, maka angka subsidinya terbilang sangat kecil, atau hanya sekitaran Rp 500 ribu saja," lanjutny.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto usai rapat bersama Bapemperda terkait Usulan Raperda Perlindungan Petani di DPRD DIY menyatakan Pemda DIY mendukung inisiatif DPRD DIY menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Petani. Perlindungan petani sangat penting untuk menjaga tingkat kesejahteraan petani. Diantaranya melalui jaminan harga, dukungan sarana prasarana sehingga produktivitas pertanian semakin meningkat, petani hidup layak meski lahan pertanian berkurang.

"Kami sepakat, petani memang harus dilindungi. Mata pencahaeian petani itu kelihatannya sepele. Padahal disitu ada tanggung jawab moral kepada keberlangsungan kehidupan manusia. Tapi selama ini dianggap pekerjaan sederhana, dilain pihak hasilnya kurang menggiurkan. Nah disitulah letak tanggung jawab moral kita, Petani harus dilindungi perannya. Jaminan ada pengganti jika terjadi kerugian, ada jaminan harga sehingga tidak merugi, dukungan sarana prasarana agar produksi meningkat. Sehingga petani benar-benar hidup layak dan sejahtera meski lahan pertanian semakin berkurang," jelasnya.

Raperda Usulan DPRD DIY tentang Perlindungan Petani ini akan dibahas dan ditargetkan dapat diselesaikan triwulan pertama 2020. (wur/ian)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00