Kendalikan Alih Fungsi Lahan, Sultan HB X Minta Pembangunan Berorientasi Vertikal

Sri Sultan Hamengku Buwono X

KBRN, Yogyakarta : Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta agar pembangunan perumahan berorientasi vertikal untuk menghemat lahan terbuka hijau.

Permintaan itu disampaikan menanggapi alih fungsi lahan yang cukup masif.Sultan menjelaskan pihaknya tidak bisa melarang orang luar untuk tinggal di DIY dan membangun rumah. Namun hanya bisa membatasi pembangunan rumah lebih ke arah vertikal daripada horizontal yang bisa memakan lebih banyak lahan.

“Kalau saya lebih cenderung bagaimana Sleman itu membatasi, dalam arti membatasi bukan orang tidak boleh tinggal di Sleman tapi sudah harus membngun tidak boleh melebar dalam arti tanah yang luas tapi naik. Sehingga tanah itu engga perlu luas tapi naik,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Selasa (12/10/2021).

Dalam pembangunan rumah juga hendaknya diatur persentase untuk bangunan dan halaman terbukanya  Dengan demikian akan banyak ruang terbuka hijau baik itu privat maupun publik.

"Larinya ke situ, jadi sudah waktunya kalau enggak nanti pengertian rumah perlu tanah yang luas kan berbeda dengan tanah izin bertingkat sehingga enggakperlu tanah itu luas,” terang Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan sebenarnya sudah ada regulasi yang mengatut tentang alih fungsi lahan baik itu Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Daerah (Perda).Selain itu juga ada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur peruntukan wilayah. Mana saja yang difungsikan untuk pertanian, lahan terbuka hijau, maupun untuk permukiman.

“Nah sepanjang para pemangku kepentingan mengikuti regulasi yang sudah ada saya kira perubahan atau peralihan lahan akan sesuai dengan ketentuan. Dan pada saat kita membuat regulasi itu sudah kita pikirkan supaya tidak ada kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan air dan juga pada umum perubahan iklim. Jadi pada prinsipnya itu,” jelas Baskara Aji.

Menurut Aji, tidak akan terjadi alih fungsi lahan yang sembarangan jika semua pemangku kepentingan mematuhi regulasi.Pihaknya juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait baik di Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten dan kota bisa mengawasi alih fungsi lahan tersebut agar tidak melanggar aturan.

"Misalnya oh ini mau dipakai untuk tempat wisata, ya harus tempat wisata enggak boleh permukiman. Kalau ini izin dipergunakan untuk ekowisata atau pertanian ya harus seperti itu karena pada saat memberikan izin, Gubernur sudah mempertimbangakan RTRW dan peraturan  Gubernur tentang alih status tanah,” terang Baskara Aji.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00