Sesuai Rekomendasi Pansus, Komisi C Dukung Gubernur Tutup Tambang Ilegal

KBRN, Yogyakarta : Komisi C DPRD DIY  mendukung penuh langkah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menutup 14 lokasi penambangan pasir liar di kawasan lereng Merapi, Cangkringan, Sleman  Yogyakarta. 

Ketua Komisi C DPRD DIY, Arif Setiadi mengatakan tindakan Gubernur DIY itu sesuai dengan temuan panitia khusus (pansus) pengawasan pelaksanaan peraturan daerah (perda) yang dibentuk DPRD DIY.

“Langkah Gubernur DIY ini  sejalan dengan rekomendasi DPRD DIY,” ungkap  Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setiadi dalam keterangan pers tertulis Selasa, (14/9/2021).

Arif menjelaskan pada bulan Maret lalu dewan membentuk Pansus  Bahan Acara (BA) Nomor 9 Tahun 2021 yang tugasnya  mengadakan  pengawasan terhadap  pelaksanaan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

"Dalam hasil kerja pansus kemudian dilaporkan di depan rapat paripurna DPRD DIY  pada 5 April 2021, Kami  sangat menyayangkan pelaksanaan perda tersebut belum cukup optimal,”  tambahnya.

Ada beberapa hal temuan pansus kala itu. Salahsatunya, masih ditemuinya penambangan tanpa izin alias (PETI). Penambangan tanpa izin itulah yang disebut dalam sidak HB X sebagai penambangan ilegal.

"Ada 14 penambangan dengan lokasi terbagi di dua tempat. Sebanyak delapan penambangan dilakukan di lahan Sultanaat Grond (SG) dan sisanya memanfaatkan tanah desa. Seharusnya p[enambangan tanpa izin atau  PETI ini  ditindak dari awal,” tegasnya.

Temuan lain  yaitu adanya penyimpangan operasional tambang seperti daya muat yang melebihi kapasitas, pemanfaatan alat pertambangan yang tidak sesuai dengan rekomendasi teknis atau izin yang diberikan, serta masih terjadi penyimpangan pelaksanaan kerja sama operasi.

“Reklamasi pasca tambang dan penanganan ekses pertambangan terhadap lingkungan hidup belum optimal. Hal ini juga disinggung HB X sebagai tindakan yang serakah dari pelaku penambangan,” imbuh Arif.

Di samping itu, pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat juga belum optimal. Pansus pun telah mendesak Pemda DIY untuk menangani beberapa temuan itu secepatnya.

"Pemerintah daerah harus lebih sigap bertindak agar tidak berlarut larut,” harapnya.

Arif juga menyebut, persoalan pertambangan menjadi semakin kompleks dengan terbitnya UU Nomer 3 Tahun 2020.

Kewenangan pertambangan ditarik ke pusat. Masa transisi bagi sampai dengan 10 Desember 2020 yang lalu.

Namun sampai dengan batas akhir masa transisi tersebut, peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (Perpres) belum terbit.

Dampaknya tidak ada kejelasan pendelegasian wewenang. Dari pusat kepada gubernur dalam pengelolaan usaha pertambangan.

"Pansus dalam rekomendasinya mendorong Pemprov DIY proaktif. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan begitu ada kejelasan penanganan usaha pertambangan.   Baik dari sisi perizinan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan maupun evaluasinya,” terang Arif Setiadi.Hal senada disampaikan Gimmy Rusdin Sinaga, Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY.

Setelah menutup penambangan di kawasan sleman, Gimmy mendesak kepada pemerintah DIY untuk segera menindak penambangan liar di wilayah DIY lainnya seperti di Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo.

" Komisi C DPRD DIY meminta Pemda DIY segera menertibkan penambangan liar lainnya yang ada di DIY. Di Bantul banyak penambangan liar, Kulonprogo dan Gunungkidul. Ini semua harus segera ditertibkan," kata Gimmy Rusdin sinaga.

Gimmy menambahkan Komisi C DPRD DIY, komisi bidang infrastruktur ini akan mengadakan kunjungan ke sejumlah lokasi penambangan.

“Komisi C DPRD DIY telah mengagendakan melakukan inspeksi mendadak di sejumlah penambangan di DIY. Dalam waktu dekat kami segera turun ke lapangan. Kami akan datangi sejumlah tempat penambangan liar dan mendesak pemerintah DIY untuk segera menertibkan penambangan liar ini ,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00