Miras Tak Layak Dilegalkan, DPRD DIY Apresiasi Pencabutan Perpres 10/2021

KBRN, Yogyakarta : DPRD DIY mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang dianggap memberi kelonggaran investasi minuman keras di Indonesia. 

Dalam pernyataannya selasa siang, Presiden mengatakan pencabutan perpres ini dilakukan setelah mendengar masukan dari berbagai pihak. 

Wakil ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyatakan,  sebelumnya, pada Senin, (1/3) DPRD DIY juga menerima aspirasi Aliansi Jogja Bersatu, yang menolak Perpres tersebut. 

"Kami kemarin menerima aspirasi warga yang menyatakaan keprihatinan dan menolak adanya perpres yang melegalisasi minuman keras, meskipun baru berlaku di beberapa provinsi tertentu. Dan alhamdulillah, Pak Presiden mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga sekarang hari ini Perpres itu dicabut," kata Huda di ruang kerjanya, Selasa, (2/3/2021). 

Huda menjelaskan miras memang tidak pantas dilegalkan karena miras dampak negatifnya lebih banyak daripada manfaatnya. 

"Soal miras menurut saya masalah  yang sangat serius, tidak ada pantasnya dilakukan legalisasi dengan alasan apapun. Karena kerugiaan dan manfaatnya lebih banyak merusaknya," jelasnya. 

Huda mencontohkan kasus-kasus kekerasan di Yogya selama ini banyak terjadi karena pengaruh minuman keras. 

"Tidak ada satu orang pun yang terlibat klitih dalam kondisi tidak mabuk. Semuanya kondisinya dalam pengaruh miras. Jadi, sewajarnya kemudian kalau banyak yang minta p.jokowi meninjau ulang memcabut perpres itu, dan Alhamdulilah, hari ini Pak Jokowi mencabut Perpres tersebut," urainya. 

Menurut Huda, masih banyak peluang investasi yang lebih menguntungkan selain miras. 

"Jadi kami senang sekali Pak Presiden membatalkan Perpres itu, sehingga kita tidak jadi merusak bangsa kita sendiri. Karena jika tidak dicabut, meski pun ya perpres itu mengaturnya di sejumlah provinsi saja, tapi kalau disana produksi kan distribusi bisa lebih luas. Ketika produksinya masih di bumi Indonesia distribusinga juga kemana-mana. Boleh kita senang dengan investasi tapi tolong investasi yang selektif lah. Mobil listrik atau, investasi apapun yang bermanfaat. Tapi jangan investasi yang merusak kondisi bangsa," tutur Huda, Politisi PKS DPRD DIY. 

Sebelumnya, Kawulo Ngayogyakarta Bersatu, gabungan Laskar Bela Sapta Marga, FAKI, PAKSI KATON, Gerakan Bela Negara, dan sejumlah ORMAS DIY lainnya menyampaikan aspirasi di DPRD DIY menolak Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang dianggap memberi kelonggaran investasi minuman keras di Indonesia. 

Perwakilan Gerakan Bela Negara Najib Saleh mengatakan jika miras dibebaskan dikhawatirkan semakin merusak tatanan kehidupan masyarakat di DIY yang istimewa. Banyaknya kasus kriminalitas oleh remaja berawal dari miras. 

" jangan sampai dibebaskanya miras dari produksi sampai eceran tidak dibatasi, ini merusak tatanan kehidupan masyarakat di Yogyakarta. Sudah bangak kasus mabuk-mabukan yang berakibat fatal," katanya. 

Sementara itu, Ketua KNPI DIY, Fitroh Nur Wijoyo Legowo mengatakan menyambut baik langkah cepat Presiden mencabut perpres, setelah mendengar aspirasi masyarakat."Kami mengapresiasi langkah Presiden mencabut Perpres tersebut. Legalisasi miras dikhawatirkan merusak masa depan bangsa," katanya. (wur/ian/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00