Atasi Persoalan Ketersediaan Beds COVID, Pemda Harus Bantu RS Swasta

KBRN, Yogyakarta : Saat ini kondisi Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat .

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, setelah 11 hari PTKM, kenaikan kasus aktif masih signifikan, bahkan hari Kamis (21/1), rekor penambahan kasus konfirmasi COVID sebanyak 456 kasus, dan Jumat 478 kasus.

Di sisi lain, ruang perawatan Covid di berbagai rumah sakit sudah penuh, bahkan IGD rumah sakit ada yang buka tutup karena tidak mampu menampung pasien. Terlebih lagi sangat banyak pasien bergejala yang seharusnya mendapatkan perawatan tetapi tidak tertampung di rumah sakit, sehingga terpaksa dirawat di rumah atau bahkan tidak terawat.

"Dalam kondisi ini penambahan ruang perawatan sangat mendesak, demi menyelamatkan jiwa warga. Apalagi kasus kematian akhir-akhir ini sangat tinggi. Pelaksanaan PTKM juga terpaksa dilanjutkan oleh pemerintah pusat, sebagai pilihan sulit di tengah tekanan ekonomi dan daruratnya pelayanan kesehatan," jelas Huda di DPRD DIY, Jumat, (22/1/2021).

Menurutnya, sudah dua pekan ini kondisi RS overload dan Gubernur minta ditambah ruang perawatan, tetapi penambahan sampai saat ini belum signifikan. Penambahan kamar perawatan Covid-19 di rumah sakit jangan terkendala dana dan birokrasi anggaran.

"Kami minta harus dicari terobosan untuk bisa menambah ruang perawatan untuk meningkatkan kapasitas RS. Jangan hanya karena anggaran dan birokrasi anggaran masalah yang sangat darurat ini lambat diatasi," lanjutnya.

Huda menambahkan, kalau pemda sulit rekrutmen SDM, semestinya bisa meminta rumah sakit melakukan rekrutmen sendiri dengan biaya dari pemda.

"RS yang selama ini sudah kerjasama semestinya dibantu dengan penuh, jangan dibiarkan saja. Menurut saya RS RS di jogja ini perlu diajak duduk bersama bagaimana cara meningkatkan kapasitas perawatan mereka secara signifikan, tentunya dengan support dari pemerintah daerah. Bukan sekedar menugaskan tanpa support yang diperlukan," katanya.

Huda menyebut, harus ada terobosan agar masalah kekurangan beds teratasi dan aturan tetap dilakukan. Apalagi penggunaan biaya tidak terduga (BTT) semestinya lebih sederhana dan tidak birokratis.

"Saya menilai hambatan penyelesaian masalah ini karena birokrasi dan sistem anggaran yang diterapkan membuat pemda tidak bisa support sesuai harapan. RS dalam kondisi sangat sulit saat ini, wajar saja kalau tanpa suport yang diperlukan mereka hanya alokasi dibawah 20 persen kapasitas RS, padahal ruangan masih banyak," urainya.

Berdasar diskusi dengan beberapa RS utama di DIY support yang diperlukan dalam bentuk anggaran sebenarnya tidak terlalu besar untuk bisa menambah 200-300 bed ruang perawatan baru atau melipat dua kan yang ada saat ini.

"BTT masih cukup semestinya. Jika kurang silakan relokasi anggaran lagi sesuai UU yang baru. Kami minta kecepatan gerak dari pemda DIY untuk bisa berkomunikasi dan mencari solusi atas masalah kurangnya ruang perawatan ini, yang menurut saya lebih ke masalah birokrasi anggaran internal pemda dan komunikasi dengan RS mitra.Jangan sampai berlarut masalah ini yang akan membuat penderitaan warga semakin besar," tuturnya.

Kalau pemda ragu semestinya bisa duduk bersama dengan BPK, kejaksaan, kepolisian untuk cari mekanisme yang memungkinkan dan luwes untuk mengatasi masalah ini.

"Harusnya bisa lah, menganggarkan untuk membantu RS swasta melayani masyarakat yang terkena COVID. Gugus Tugas itu kan isinya juga ada Kepolisian, Kejaksaan, ada semua kok, tinggal dikomunikasikan gimana caranya supaya tidak melanggar aturan, itu saja," katanya. (wur/ian/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00