DPRD DIY Dorong Perpanjang Tanggap Darurat Bencana COVID-19

KBRN, Yogyakarta : Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/KEP/2020 tentang status tanggap darurat bencana COVID-19 di DIY diberlakukan mulai tanggal 20 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020 mendatang. Terkait masa berlaku tanggap darurat yang akan berakhir sekitar 10 hari lagi ini, DPRD DIY menilai perlunya perpanjangan, setidaknya selama Satu bulan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan masukan agar masa tanggap darurat bencana CoViD-19 di DIY diperpanjang itu disampaikan rekan-rekan pakar, dalam reses anggota DPRD DIY terkait penanggulangan covid-19 di DIY.

"Saat ini belum terjadi trend penurunan kasus positif corona di DIY. Masih ada kasus positif baru di setiap harinya yang jumlahnya tidak sedikit. Artinya kondisi di DIY belum membaik dibandingkan saat awal ditetapkan tanggap darurat dahulu," jelas Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, di Yogyakarta, Selasa, (19/5/2020).

Selain itu, juga adanya kecenderungan masyarakat yang kurang peduli akan wabah yang terjadi. Masih banyak masyarakat yang tetap meramaikan berbagai tempat perbelanjaan, banyaknya pemudik yang masuk DIY dan faktor-faktor lain yang belum menunjukkan kondisi yang trend membaik.

"Dalam kondisi ini pilihannya paling tidak ada dua, lebih mengetatkan pembatasan sosial dengan menerapkan PSBB atau memperpanjang masa tanggap darurat," lanjut Huda.

Politisi PKS ini menjelaskan, perpanjangan masa tanggap darurat dengan pengetatan pelaksanaan berbagai protab kesehatan untuk pencegahan covid-19 dipandang lebih moderat.

"Penerapan PSBB sangat besar resiko dari berbagai sisi, terutama matinya ekonomi masyarakat kecil, biaya sangat besar, dan belum tentu efektif karena terkait kebijakan pemerintah pusat yang sering inkonsisten," jelasnya.

Lebih lanjut Tri Yudiana mengatakan, perpanjangan tanggap darurat ini juga akan memudahkan berbagai prosedur yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan instansi kesehatan.

"Sebagai contoh dalam masa tanggap darurat pengadaan APD bagi tenaga kesehatan, jaminan hidup, obat-obatan dan berbagai keperluan penanggulangan covid-19 bisa dilakukan cepat tanpa prosedur pelelangan. Anggaran juga bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang direlokasi dari berbagai instansi di DIY. Proses pembelajaran di rumah untuk siswa tetap dilanjutkan, dan berbagai kondisi lain bisa dilakukan antisipasi dengan lebih cepat," tuturnya.

Huda menambahkan, dalam masa perpanjangan ini, fasilitas pelayanan kesehatan sangat perlu untuk ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Tenaga kesehatan harus lebih diperhatikan keamanan sekaligus kesejahteraannya. Dalam tanggap darurat kedua ini Pemda DIY juga harus melakukan program pararel, yaitu penanggulangan corona sekaligus recovery berbagai sektor terdampak.

"Dalam perpanjangan masa tanggap darurat juga sudah harus dirancang dan dilaksanakan berbagai program recovery, terutama recovery ekonomi masyarakat kecil. Koperasi, UMKM, wisata dan berbagai sektor lain sudah harus diperhatikan dan digulirkan insentif pemerintah agar tidak semakin terpuruk jauh. Jika mereka terpuruk dan jatuh akan sangat sulit memperbaiki dan mengangkatnya. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi harus dilakukan bersama saat ini," urai Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY, dari Fraksi PKS. (wur/joel/mrt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00