Ijin Demo Tak Keluar, Ada Pergub Di Belakangnya

Perwakilan FPR Ana Mariana Ulfa (tengah) saat memberikan keterangan pers di kantor LBH Yogyakarta

KBRN, Yogyakarta : Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam sikap polisi, yang melarang aksi massa peringatan Hari Perempuan Internasional, di kawasan Malioboro tanggal 8 Maret mendatang.

Perwakilan FPR Ana Mariana Ulfa, menyesalkan keluarnya larangan dari Polresta, melalui surat resmi tanggal 1 Maret lalu, merespon surat pemberitahuan aksi dari FPR di tanggal yang sama.

Alasan polisi yang menganggap aksi akan melanggar protokol kesehatan tidak beralasan. Apalagi, pihaknya sudah menjelaskan, tetap akan memakai masker, menjaga jarak dan memakai hand sanitizer selama aksi berlangsung.

”Tetapi semua itu ditolak oleh Polresta dengan alasan memicu kerumunan, sama saja hal itu pembungkaman negara lewat aparat,” kata Ana dalam konferensi pers di Kantor LBH Yogyakarta, Kamis (4/3/2021).

Padahal kata dia, apa yang dilakukan gabungan aliansi dari berbagai organisasi masyarakat sipil itu, hanya ingin menyuarakan berbagai isu ketertindasan kaum perempuan. Misalkan tentang jam lembur buruh, yang diperpanjang perusahaan secara sepihak.

Sehingga meski tidak diberi ijin, FPR kata Ana, tetap akan menggelar aksi massa dengan segala konsekuensi yang bakal dihadapi, misalkan tindakan represifitas aparat.

”Ya tentunya kita akan mematuhi protokol kesehatan, sebagai bentuk perlawanan atas penolakan dari polisi, kalau ada represifitas kita akan menyiapkan diri,” imbuh dia.

Sedangkan Abdul Malik, pengacara publik dari LBH Yogyakarta mendukung apa yang akan dilakukan FPR. Karena ia menilai, polisi tidak berhak melarang aksi massa di tempat umum.

Sikap yang diambil polisi menurut dia, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Misalkan pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

”Pasal itu menyebut setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,” ucap Malik.

Ia pun menduga, alasan penolakan dari polisi tidak hanya mengenai protokol kesehatan semata, namun terkait adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

Pada pasal 5 disebutkan larangan penyampaian pendapat di muka publik pada lima area, yaitu Istana Negara Gedung Agung, Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kotagede dan Malioboro.

Dalam pasal ini dijelaskan pula, jika hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum diperkenankan, namun pada radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

Ngeyel Ya Silakan

Terkait dugaan itu, Kapolresta Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Purwadi Wahyu Anggoro membenarkan.

”Sesuai Pergub memang dilarang, kalau mau menggugat langsung ke Sultan selaku pembuat kebijakan,” katanya melalui pesan tertulis.

Tetapi alasan mendasar, dirinya tidak ingin terjadi kerumunan di kawasan Malioboro. Di saat Pandemi Korona masih terjadi, hal itu jelas akan sangat beresiko ketika dipaksakan.

Jika pihaknya mengijinkan keramaian, maka sama saja polisi tidak menjaga keselamatan masyarakat.

”Masak polisi malah membiarkan masyarakatnya tertular dan sakit? prinsip kami keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi,” imbuh Kapolresta.

Tetapi, jika pihak FPR tetap memaksakan diri untuk menggelar aksi massa memperingati Hari Perempuan Internasional, maka pihaknya akan mengambil tindakan.

”Kalau mereka ngeyel ya silakan saja, tetap kita amankan, sebisa mungkin tidak langgar Pergub,” ucap dia. (ws)    

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00