Fraksi PKS DPRD Kota Jogja Tegas Tolak Investasi Miras

KBRN, Yogyakarta : Pelonggaran izin investasi industri minuman keras (Miras) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 memang baru di implementasikan di empat provinsi, namun kedepan pasti akan berimplikasi pada daerah lain, termasuk diantaranya Kota Yogyakarta.

Dampak dari dilonggarkannya izin investasi industri minuman keras ini sangat krusial, Ketua Fraksi PKS DPRC Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi menyampaikan, miras menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tindak kriminalitas termasuk salah satunya tindak kriminalias klitih yang sampai saat ini masih marak terjadi di Kota Yogyakarta.

"Berdasarkan data yang disampaikan kepolisian dalam beberapa kasus klitih pada tahun 2019 sebagian besar pelaku menjalankan aksinya dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang," katanya, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, Hal yang ditakutkan dari pelonggaran izin investasi minuman keras selain akan berdampak pada kenaikan tingkat kriminalitas tentu adalah rusaknya generasi penerus.

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, umur mulai minum alkohol pada usia 15-19 tahun pada pria sebesar 70 persen dan wanita 58 persen. Hal ini membuktikan bahwa dalam kondisi belum dilonggarkan saja pemerintah masih belum bisa mengatur peredaran minuman keras dengan baik.

"Berbagai dampak negatif dari dilonggarkannya izin investasi miras menjadi alasan kuat bagi Fraksi PKS Kota Jogja untuk tegas menolak Perpres Nomor 10 tahun 2021 mengenai pelonggaran Investasi industri miras," tegasnya.

Selanjutnya Fraksi DPRD PKS Kota Jogja ditambahkannya, juga menyampaikan bahwa PKS akan mendesak Pemerintah Kota Jogja untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Peredaran minuman beralkohol.

"Hal ini dimaksudkan karena secara sosiologis, urgensi pengaturan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai solusi terhadap permasalahan penanganan bahaya yang diakibatkan oleh minuman beralkohol," jelasnya.

Oleh karena itu, fokus dari pengaturan tersebut adalah untuk melakukan pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery) akibat minum minuman beralkohol.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00