FOKUS: #PILKADA 2020

KPU RI : Sirekap Belum Sempurna

Ketua KPU RI Arief Budiman (berbatik coklat) saat memantau proses rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2020 di KPU Sleman

KBRN, Yogyakarta : Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui, aplikasi Sirekap (Sistem Rekapitulasi Elektronik) yang bisa diakses lewat smartphone belum sempurna.

Sehingga penerapannya menuai persoalan, ketika digunakan untuk merekap data pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Hal itu tidak lain, karena problem teknis terkait sistem dan sinyal, sehingga server lambat saat ada data yang masuk dari TPS. Namun dia memastikan, Sirekap masih bisa digunakan.

”Catatan sampai hari ini sudah 225 ribu TPS memasukkan data ke kita,” kata Arief saat memantau proses rapat pleno penghitungan suara di KPU Sleman, Senin (14/12/2020).

Sebaran TPS yang mengirim data bervariasi, terdiri dari berbagai kabupaten dan kota. Bahkan yang berhasil upload data hingga 100 persen setiap hari juga bertambah.

Dirinya juga meminta KPU di daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, untuk terus memperbarui data dalam Sirekap. Hal ini untuk kepentingan transparansi kepada publik, sehingga bisa memantau hingga ke tingkat TPS.

Selain persoalan transparansi, lewat aplikasi tersebut juga untuk memastikan akurasi data penghitungan suara yang masuk.

”Mudah-mudahan ini menjadi warisan penting dan berharga, baik untuk pilkada maupun pemilu nasional ke depan,” imbuh dia.

Sebetulnya, aplikasi Sirekap ditargetkan diterapkan saat Pemilu 2024. Tetapi karena di tahun 2020 ada momentum Pandemi Korona, maka usulan penggunaannya disetujui.

Hanya saja, bukan digunakan sebagai dasar penetapan hasil resmi, tapi sekedar bahan  informasi dan alat bantu.

”Maka penggunaan teknologi itu bisa menghindarkan orang untuk bertemu, bersentuhan,” imbuhnya.

Catatan Organisasi Masyarakat Sipil

Sesuai pantauan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), aplikasi Sirekap memang sulit untuk diakses petugas KPPS di masing-masing TPS.

Data ini sesuai hasil pantauan, dari 64 responden berbagai daerah yang telah mengisi formulir pemantauan penggunaan aplikasi tersebut.

”Kalau kita lihat, ada 43 persen aplikasi ini tidak bisa dibuka anggota KPPS, dan inipun saya temukan pada sejumlah TPS di daerah Depok,” kata Herloik Pratama dari Perludem.

Peneliti Netgrid Hadar Nafis Gumay justru melihat, lambatnya publikasi data hasil penghitungan suara TPS melalui aplikasi Sirekap, yang terpantau dari Pilkada Gubernur di sembilan provinsi, beberapa diantaranya Jambi dan Sulawesi Utara.

Tanggal 10 sampai 13 Desember, masa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selesai. Tetapi data-data dari TPS kata dia, baru terkumpul banyak belakangan.

”Dimana saat rekapitulasi kecamatan tinggal satu hari lagi, padahal di banyak daerah rekapitulasinya sudah selesai secara manual, jadi Sirekap tidak berfungsi dengan baik,” ungkap Hadar. (ws/yyw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00