Bansos Jadi Alat Kampanye, JCW Protes

Aksi teaterikal aktivis JCW Baharudin Kamba di depan Kantor Bawaslu Sleman

KBRN, Yogyakarta : Seorang lelaki memakai topeng bergambar tokoh superhero Kapten Amerika, sedang mengayunkan gagang sapu lidi. Suara khas terdengar, saat ujung sapu bergesekan dengan permukaan trotoar dari susunan konblok.

Pohon rindang di tepi jalan raya, tak mampu melindungi lelaki bernama Baharudin Kamba dari terpaan sinar matahari. Ia terlihat memakai baju surjan dan blangkon sebagai penutup kepala.

Itulah sepenggal gambaran, tentang kegiatan seorang Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) tersebut, saat melakukan aksi teaterikal menyapu ratusan lembar uang kertas, pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu. Lembaran rupiah terlihat berserakan, di depan pagar pintu masuk kantor Bawaslu Kabupaten Sleman, pada Selasa (01/12/2020).

Lelaki yang akrab disapa Bahar ini meminta Bawaslu, mengawasi kebijakan Pemkab Sleman, yang menyalurkan bansos menjelang tahap pemungutan suara Pilkada 9 Desember. Jangan sampai, program pemerintah untuk kepentingan publik, hanya dijadikan alat politik praktis bagi paslon tertentu.

”Apapun bentuknya pasti berpengaruh, ada timbal-balik untuk mencari suara bagi calon-calon tertentu, yang kita harapkan Pilkada Sleman bersih. Harapan kami ini penyaluran ini ditunda dulu, agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ungkapnya.

Usai melakukan aksi teaterikal, Baharudin Kamba masuk ke dalam kantor lembaga pengawas pemilu, untuk menyerahkan pernyataan sikap tertulis.

Ketua Bawaslu Sleman Abdul Karim Mustofa, yang menemui aktivis JCW itu, siap menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

”Kami tentu akan berkonsolidasi dengan berbagai stake holder untuk melakukan sosialisasi bagaimana mewujudkan Pilkada yang bersih, bermartabat dan demokratis,” terang dia.

Jika ada anggota masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran kampanye, baik dari sisi politik uang atau bentuk pelanggaran lainnya, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu agar bisa ditelusuri.

Sri Purnomo Tepis Tuduhan

Ditemui terpisah, Bupati Sleman Sri Purnomo menepis anggapan, jika penyaluran bansos untuk memuluskan langkah istrinya, yaitu Kustini yang mencalonkan diri sebagai bupati.

”Itu kan perintah presiden, karena ini kaitannya dengan Pandemi Covid sehingga penyaluran bansos tidak ada tendensi apa-apa,” kilahnya.

Dirinya tidak mempersoalkan, munculnya kecurigaan di masyarakat karena ia menganggap hal itu biasa terjadi seiring timbulnya multitafsir atas kebijakan yang dijalankannya.

”Kalau nanti kita tidak membagikan, justru dianggap salah karena duitnya bukan dari daerah tetapi dari pusat,” kata dia.

Sementara itu, brosur dan alat peraga kampanye salah satu paslon, muncul di wilayah Ngaglik pada Bulan November, dalam penyaluran dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH). (ws/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00