Pilkada Tidak Ditunda, Akademisi Siap Gugat Pemerintah

FOTO ILUSTRASI : Pelajar di Bantul sedang belajar menggunakan hak pilih, pada sebuah bilik suara di Omah Pemilu KPU Bantul

KBRN, Yogyakarta : Penegakan protokol kesehatan menjadi dalih, pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan di bulan Desember. Hal ini bertentangan dengan keinginan sebagian masyarakat, yang meminta pemilihan kepala daerah ditunda, karena pandemi corona belum usai, bahkan justru kasusnya makin banyak.

Eko Riyadi dari Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) berpendapat, seharusnya pemerintah meninjau ulang kebijakan soal pilkada, karena penerapan protokol kesehatan tiga bulan terakhir, tidak menurunkan jumlah kasus Covid-19.

Sebab jika hal itu tidak dilakukan, pihaknya berencana melayangkan gugatan hukum ke pengadilan, meski wacana ini belum menjadi sikap resmi.

”Jika keputusan ini telah berwujud keputusan tertulis, kita mendorong Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan keputusan pemerintah soal Pilkada,” katanya saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

Meski tidak ada jaminan seratus persen untuk memenangkan gugatan hukum, tetapi dirinya yakin tetap ada peluang, jika melihat ada beberapa kebijakan pemerintah yang bisa dibatalkan dalam sidang di PTUN.

”Semua butuh dialektika dan proses pembuktian di persidangan, tetapi catatan kami adalah agar pengambilan kebijakan publik tidak didasarkan pada kepentingan politis,” imbuh dia.

Ragu Protokol Kesehatan

Sesuai catatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, hingga tanggal 21 September, terdapat 248.852 orang positif Covid-19, dan 2.245 orang dinyatakan terpapar corona.

Kondisi ini menyebabkan, mereka meragukan efektivitas protokol kesehatan, jika KPU tetap nekat menyelenggarakan pilkada disaat angka pandemi masih tinggi.

”Tunda Pilkada serentak, alihkan dananya untuk penyelamatan ekonomi pekerja yang terdampak covid,” ucap Ketua KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi, tetap yakin tidak akan terjadi klaster baru penularan covid di kalangan pemilih, saat mereka menentukan calon Bupati dan Wakil Bupati di bilik suara.

Dirinya berkaca pada pengerahan petugas pemutakhiran data pemilih, untuk melakukan coklit di lapangan yang faktanya tidak ada satupun yang terpapar corona.

”Kita terjunkan 2.124 orang, satu TPS satu orang, kita bekali mereka dengan pelindung wajah, masker, hand sanitizer dan lain sebagainya,” kata dia.

Menyikapi masih adanya suara masyarakat, yang meminta pilkada ditunda hingga timbul wacana gugatan hukum, Trapsi tidak mempersoalkan, apalagi pihaknya hanya sebatas menjalankan keputusan dari pusat.

”Pembuat regulasi adalah DPR bersama pemerintah, keputusannya seperti apa kami tetap melaksanakan hal tersebut,” pungkas dia. (ws/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00