SIGAP Difabel : TPS Pilkada Harus Terapkan Protokol Kesehatan

TPS Pilkada Serentak Harus Terapkan Protokol Kesehatan

KBRN, Yogyakarta : Penyandang disabilitas ingin difasilitasi tempat pemungutan suara (TPS), dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Ajiwan Arif Hendradi, pegiat organisasi disabilitas dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAP), terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember di Sleman, Bantul dan Gunungkidul.

”Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun yang akses, ini kadang-kadang jadi persoalan bagi teman-teman difabel,” katanya Senin (13/7/2020).

Pada tempat-tempat umum kata dia, kadang wastafelnya tinggi, sehingga sulit dijangkau difabel pengguna kursi roda. Sehingga, hal ini jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati.

”Bagi teman-teman netra meski tidak bersentuhan, tetapi bisa diarahkan misalkan kamu lurus beberapa langkah ada tempat cuci tangan yang bisa dipakai,” imbuhnya.

Di tengah Pandemi Virus Corona, TPS aksesibel dalam Pilkada Serentak menurut Koordinator Umum Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Edward Trias Pahlevi, hendaknya memenuhi protokol kesehatan.

Pada setiap TPS, harus ada tempat cuci tangan dan sebagainya, sehingga jangan sampai tidak ramah disabilitas, agar tidak mengulangi Pengalaman Pemilu 2019.

Saat itu, terdapat TPS yang tidak aksesibel, hasil pantauan lapangan relawan KISP di lima kabupaten dan kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

”Dari 320 titik pantauan yang kita saat pelaksanaan pemilu kemarin, hampir 50 persen itu tidak aksesibel lho,” terang dia.

Janji KPU Bantul

Komisioner KPU Bantul Arif Widayanto, berjanji menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pada lokasi TPS aksesibel dalam Pilkada Serentak mendatang.

Pertama, seting TPS dibuat berbeda dari Pemilu sebelumnya, karena lokasi akan diperluas, kemudian ada prasyarat bagi pemilih yang akan masuk ke bilik suara, seperti pengukuran suhu tubuh.

”Ada pengaturan waktu agar tidak ada kerumunan di TPS, alat coblos akan disesuaikan, apakah sekali pakai atau pemilih pakai sarung tangan, kemudian tinta tidak dicelupkan tetapi disemprot pada jari,” ucap Arif.

Penyandang disabilitas bisa menggunakan pendamping, yang membantu menggunakan hak suara di TPS, bisa dari orang yang dipercaya, atau salah satu petugas KPPS.

”KPPS ke tujuh yang nanti akan mengatur pemilih di bilik suara, jika pemilih tidak membawa pendamping, maka yang bersangkutan (KPPS ke tujuh, red) bisa menjadi petugas pendamping,” terangnya. (ws/yyw)  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00