JaDI DIY : Tak Mudah Jaga Integritas Panitia Adhoc Pilkada

KBRN, Yogyakarta : KPU Kabupaten Bantul menekankan independensi sebagai syarat mutlak, bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada tahun ini.

”Yang dimaksud independensi itu tidak aktif dalam kegiatan politik, termasuk tidak aktif sebagai anggota parpol, apalagi pemilihan bupati ini hubungan kontestasinya dekat dibandingkan Pemilu 2019,” kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho, saat dihubungi lewat sambungan telepon, Senin (6/1/2020).

Dalam Pilkada 23 September mendatang, KPU Bantul membutuhkan 85 petugas PPK, dan 225 petugas PPS, pengumuman rekrutmen dimulai tanggal 15 Januari, yang dilanjutkan penerimaan berkas pendaftaran.

Selain KPU, Bawaslu Kabupaten Bantul sebagai otoritas pengawas Pilkada, pada Desember lalu telah melantik 51 orang panitia pengawas kecamatan (Panwascam). Harlina sebagai Ketua Bawaslu siap memberi pembekalan, agar mereka bekerja profesional.

”Kita juga tidak sekedar memberikan warning (peringatan, red) jangan sampai di Bantul ada Panwascam melanggar kode etik, tapi kita sebagai lembaga di atasnya punya tanggungjawab untuk memberikan bimbingan teknis tentang tugas dan kinerja Panwascam,”, ucap dia.

Sedangkan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Najib berpendapat, persoalan menjaga integritas panitia adhoc ini, bukanlah hal sederhana yang mudah dilakukan.

”Karena semakin ke bawah itu semakin rentan untuk diintervensi, juga dapat intimidasi dari pihak luar, sehingga KPU dan Bawaslu harus memastikan pasukan yang dibawah itu, betul-betul terjaga integritasnya,” terangnya.

Menurut Najib, proses rekrutmen menjadi kunci kuatnya integritas panitia adhoc yang bertugas di Pilkada, asalkan KPU dan Bawaslu, tidak memilih oknum panitia adhoc yang pernah melanggar kode etik, saat bertugas di Pemilu 2019. (ws/yyw)  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00