LBH Yogyakarta Sebut Pembangunan Rampas Hak Rakyat

KBRN, Yogyakarta : Direktur Lembaga Bantuan Hukum-LBH Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli menyebut kebijakan pembangunan nasional, justru merampas hak masyarakat demi investasi.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah masih meletakkan investasi berwujud pariwisata, serta pembangunan infrastruktur penunjangnya, yang destruktif dan represif dari sisi hukum.

”Kebijakan destruktif itu punya tiga ciri, yaitu kebijakan masa bodoh dengan keberlanjutan lingkungan hidup, minim partisipasi warga dan memberangus hak asasi manusia,” kata Yogi, saat peluncuran Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2019, di Kantor LBH Yogyakarta, Kamis (26/12/2019).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta kata Yogi, penguasaan tanah tak bertuan atau Sultan Ground oleh Penguasa Keraton, menyebabkan masyarakat miskin terancam terusir demi kepentingan investor. Ini dialami warga, yang tinggal di kawasan Pantai Watu Kodok Kabupaten Gunungkidul.

”Pernyataan Sultan yang menyatakan bahwa SG bisa untuk investasi, semakin menguatkan rezim keistimewaan yang dipayungi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 yang berpihak pada kepentingan investasi, warga Watukodok terancam terusir gara-gara Keraton memberi kekancingan kepada imvestor,” imbuhnya.

Langkah pemerintah, mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya di kawasan pesisir selatan Jawa, perlu mempertimbangkan resiko bencana yang mungkin muncul.

Ketua Forum Perguruan Tinggi Penangguangan Bencana, Eko Teguh Paripurna berpendapat, jika sampai terjadi penyimpangan yang memicu resiko, bisa jadi ada korupsi di dalamnya.

”Jadi semua penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan, dalam pembacaan saya sehingga terjadi resiko pembangunan, itu adalah korupsi, karena pada dasarnya semua ilmu pengetahuan bisa mengelola itu, seharusnya bandara itu tidak begitu, tetapi begini itu karena ada korupsinya,” paparnya.

Ditemui terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Wibowo justru menyebut, sektor pariwisata menjadi peluang besar untuk mengundang masuknya investor. Maka, kebutuhan infrastruktur penunjang yang layak sangat dibutuhkan.

”Jogja itu kan sudah terbuka ya, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) oke, kemudian bedah menoreh, outer ring road, jalan tol, jalur kereta api, jadi kita harus merespon mereka (investor, -red) secara cepat, ya harus kita bantu,” ungkap dia.

Terkait antisipasi potensi resiko bencana, yang mungkin muncul akibat pembangunan kawasan pesisir selatan Yogyakarta, Budi berdalih, semuanya sudah dalam kajian lembaga terkait, termasuk langkah seperti apa yang harus dilakukan, jika bencana terjadi. (ws/yyw).  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00