Digitalisasi Pemilu, Terobosan Bawaslu DIY Jembatani Hak Suara Mahasiswa

KBRN, Yogyakarta : Menyandang predikat Kota Pendidikan atau Kota Pelajar, diperkirakan ada sekitar 380.000 orang mahasiswa di Yogyakarta. Namun mirisnya, pada tahun 2019 lalu, tak semua mahasiswa menggunakan hak pilih mereka pada pemilu serentak.

Hal itu diakui langsung oleh Screning Yosmar Dano selaku Sekretaris Bawaslu DIY. Usai berkunjung ke kantor Kesbangpol DIY, Kamis (21/10/2021) siang, Yosmar menyebutkan, salah satu faktor yang memicu mahasiswa menjadi golongan putih alias golput adalah keengganan mahasiswa untuk pulang kampung demi menyalurkan hak suara mereka.

“Keberadaan mahasiswa rantau di DIY ini sering kehilangan hak pilih hanya karena regulasi. Di antaranya soal pengurusan administrasi pindah memilih, dan yang kedua kendala internal di KPU sendiri soal ketersediaan surat suara,” ungkap Yosmar.

Biaya besar yang harus ditanggung membuat mayoritas mahasiswa luar daerah tak menggunakan hak pilih mereka. Sementara ketika mahasiswa mengurus formulir pindah TPS atau Form A5, juga masih terkendala ketersediaan surat suara. Sekretaris Bawaslu DIY Screning Yosmar Dano menyebutkan dari kurang lebih 380.000 mahasiswa, hanya sebagian kecil yang dapat mengurus form A5.

“Nah ini yang akan kita coba lakukan terobosan dengan digitalisasi pemilu untuk tahun 2024 nanti. Persoalan utamanya ada pungut hitung. Kami mencoba agar pada pemilu 2024 nanti mahasiswa bisa memilih anggota DPR daerahnya di sini,” ungkapnya.

Bawaslu DIY melakukan terobosan dengan memberi kemudahan pelajar, mahasiswa ataupun perantau untuk mengurus form A5 dan sekaligus menggunakan hak pilih secara digital. Program ini akan mulai diujicobakan pada pemilu serentak 2024 mendatang. Program yang dinamakan Suara Mahardika itu telah mendapat respons dari berbagai daerah, seperti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan.

“Kami menawarkan dan merekomendasikan kepada penyelenggara pemilu untuk mendesain regulasi itu. Untuk nanti sampai ke tahapan aplikasi yang akan digunakan, itu terserah penyelenggara pemilu di Jakarta, tapi minimal ada cantolan regulasinya dulu,” tandas dia.

Lebih efisien

Dewa Isnu Broto selaku Kepala Kesbangpol DIY menyatakan dukungannya untuk perubahan regulasi yang dapat memudahkan pelajar dan mahasiswa luar daerah, menggunakan hak pilih mereka di setiap hajatan pemilu. Dewa Isnu Broto berharap program digitalisasi pemilu tersebut dapat menjembatani persoalan pelik hak pilih warga yang selalu terjadi.

“Kita bisa memahami apa yang terjadi selama ini, dan kami mendukung penuh daripada KPU selalu disalahkan. Kalau sudah ada draft-nya malah bisa langsung saya tandatangani dan serahkan ke Gubernur,” tutur Dewa.

Asrizal anggota Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah atau IKPMD, juga mendukung program digitalisasi pemilu karena efisien dan bermanfaat bagi mahasiswa yang tengah menempuh perkuliahan. Ketika ditanya, Jumat (22/10/2021) siang, dirinya menuturkan, program ini juga diharapkan tidak hanya digunakan pada event pemilu tingkat nasional, tetapi juga momentum Pilkada.

“Sebetulnya harapan kami bukan saja pada momentum pemilu (serentak), tapi karena ada pilkada serentak juga, dan tentu tidak memungkinkan kami untuk pulang sejenak hanya untuk mencoblos,” katanya.

Erik Hamzah, mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) juga berpendapat serupa. Menurutnya apabila program Suara Mahardika nanti dapat direalisasikan, akan sangat membantu mahasiswa dalam menyalurkan hak pilih mereka.

“Efisiensi waktu, finansial dan tenaga akan sangat berharga daripada menguras hal itu. Makanya kalau kami mendukung program Bawaslu proyek digitalisasi pemilu ini,” tandas dia.

Dari hasil riset yang dilakukan KPU dan Bawaslu DIY pada pelaksanaan pemilu 2019 lalu, ada sekitar 57.000 mahasiswa yang mengurus form A5 untuk pindah mencoblos. Namun pada realiasinya, hanya kurang lebih 10 persen dari mereka yang menggunakan hak pilih. (ros)  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00