Forum Warga Yogyakarta Gelar Bancakan Keistimewaan

Bancakan Keistimewaan Forum Warga Yogyakarta (istimewa)

KBRN, Yogyakarta : 31 Agustus 2012 merupakan hari lahir keistimewaan Yogyakarta dengan ditandai disahkannya UU Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh  Presiden waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono.

Bertepatan peringatan 9 tahun lahirnya UU Keistimewaan DIY, Forum Warga Yogyakarta yang terdiri dari berbagai paguyuban/komunitas pelaku usaha kecil, PKL dan pekerja informal mengadakan Bancakan Keistimewaan.

Bancakan Keistimewaan digelar di Simpang Empat Titik Nol Yogyakarta, Selasa, (31/8/2021) siang.

Dalam aksinya, mereka membawa nasi, urap yang diwadahi daun pisang, layaknya ritual bancakan, dan membagikannya kepada masyarakat umum di sekitar lokasi kegiatan.

"Aksi ini sekaligus merefleksikan kembali manfaat keberadaan UU Keistimewaan yang sudah 9 tahun berjalan ini bagi masyarakat Yogyakarta. Apakah benarbenar keberadaannya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta rakyat, atau justru sekedar dijadikan Bancakan oleh Para Pejabat dan Koleganya," kata Denta Julian Sukma, Koordinator Bancakan Keistimewaan di sela-sela aksi.

Melalui Aksi Bancakan Keistimewaan ini pula, Forum Rakyat Yogyakarta juga menuntut Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menangani Pandemi COVID – 19 dengan berdasar pada UU Karantina Kesehatan; Memberikan Bantuan Sosial Tunai yang mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat terdampak Pandemi COVID – 19; Mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY untuk Bantuan Sosial Tunai bagi  masyarakat pelaku usaha kecil, PKL dan pekerja informal di Yogyakarta.

"Dalam situasi pandemi COVID – 19 ini, peran Keistimewaan DIY sangat diharapkan oleh Masyarakat DIY khususnya warga masyarakat pelaku usaha kecil, PKL dan pekerja sektor informal. Pandemi berikut kebijakan penanganan yang diterapkan oleh pemerintah, terkesan mengabaikan hajat hidup mereka. Pada masa Pandemi, mereka harus kehilangan sumber penghasilannya karena kebijakan pembatasan mobilitas sosial dalam rangka pengentasan penyebaran COVID – 19. Lebih buruknya lagi, mereka tidak diberikan jaminan hidup oleh pemerintah sedangkan kebutuhan sehari-hari mereka mau tidak mau harus dipenuhi," terangnya.

Pada kondisi seperti ini, Pemda DIY seharusnya dapat memaksimalkan peran dan kewenangannya dalam mengatasi krisis yang dialami masyarakatnya. Keberadaan Dana Keistimewaan seharusnya dapat dialokasikan untuk bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak pandemi COVID – 19. Sedari awal Pandemi, masyarakat berharap Dana Keistimewaan dapat direfocusing oleh Pemda DIY sebagai instrument anggaran meringankan dampak Pandemi.

"Adapun program bantuan hibah koperasi, aksesibilitas dan efektifitasnya patut dipertanyakan. Bantuan hibah koperasi dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan, jelas sangat menghambat masyarakat pelaku usaha kecil, PKL dan pekerja informal. Sebab hampir sebagian besar dari mereka tidak ikut sebagai anggota koperasi. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya, hibah koperasi tersebut nantinya akan diberikan kepada anggota dalam bentuk pinjaman bukan bantuan sosial tunai. Padahal masyarakat membutuhkan bantuan sosial tunai sebagai alat pemenuhan hidup sehari-hari," tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00