JCW : 9 Tahun UUK DIY, Tonggak Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

KBRN, Yogyakarta : Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharudin Kamba menilai 9 tahun disahkannya UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, menjadi momentum penting meneguhkan kembali mandat utama keistimewaan DIY yakni, mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Karena kenyataannya, 9 tahun berlalu, kemiskinan masih menjadi PR penting.

"9 tahun waktu yang tidak pendek. Tapi problem kemiskinan , kesejahteraan maayarakat masih mengemuka. Padahal itu menjadi mandat UU Keistimewaan DIY. Masih menjadi PR penting," tegas Baharudin Kamba, saat di wawancara RRI, Senin, (30/8/2021).

Kamba juga mengurai kembali terkait dana keistimewaan DIY yang baru dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID19 setelah adanya dorongan masyarakat.

"Di masa pandemi COVID19 kaitan penggunaan danais, 2 tahun pandemi saya kira danais digunakan untuk penanganan covid19 karena ada dorongan masyarakat," lanjutnya.

Baharudin Kamba juga menyebut pentingnya pengawasan penggunaan danais , terutama terkait pandemi ini."Menjadi penting bagaimana danais dirasakan masyarakat terdampak COVID19, terdampak sisi ekonomi nya karena ppkm level yang berulang kali diperpanjang,"katanya lagi.

Aktivis JCW ini juga menegaskan 9 tahun UUK, harus bisa menjadi tonggak kebangkitan keistimewaan DIY untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemanfaatan danais harus benar-benar menyentuh rakyat, menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menekan program fisik yang terkesan mengejar serapan anggaran.

"UUK 9 tahun saya kira tonggak ya, harapannya kesejahteraan masyarakat sesuai mandat UUK menjadi hal yang penting. Jangan sampai danais kesannya hanya utk mengejar serapan aggaran, sehingga lebih banyak ke fisik daripada non fisik. Sudah saatnya, danais langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat," imbuhnya.

Kamba mengingatkan sebelumnya telah mengkritik pembangunan pagar alun-alun utara, namun tetap dilakukan. Hal semacam itu diharapkan tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang.

"Dulu sudah ada kritik pembangunan pagar alunalun utara yang dibangun pakai danais. Ke depan fokuskan pada persoalan kebutuhan mendasar masyarakat. Jangan lagi fisik, tapi non fisik. Misalnya, ada wacana pembelajaran tatap muka,  kebutuhan pendidikan anak menjadi harus dipenuhi mulai dari seragam, sekolah, buku, itu bisa gak danais mengcover dunia pendidikan, intinya kebutuhan dasar masyarakat baik itu pendidikan kesehatan dan kesejahteraan," urainya.

Dana-dana yang dikucurkan hingga tingkat desa seharusnya diarahkan untuk mampu membantu ekonomi secara berkelanjutan. 

"Stimulus bantuan yang dikucurkan apakah cukup menopang kehidupan mereka atau jangan sampai bantuan hanya untuk menutup bayar utang," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00