Perlindungan Data Pribadi Sudah Sangat Mendesak

KBRN, Yogyakarta: Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menyesalkan banyaknya kebocoran data pribadi, baik di sektor perbankan maupun bidang lainnya di Indonesia. 

Terlebih lagi, setelah terbongkarnya skandal 2 juta data dan 463.000 dokumen BRI Life diperjualbelikan di dunia maya. Menurut legislator dari Dapil DIY itu, motif utama bocornya data nasabah tak hanya semata persoalan ekonomi, tapi juga kriminal. 

“Apapun motifnya yang jelas masyarakat yang memiliki data di lembaga-lembaga itu pasti dirugikan. Selama ini mungkin sebagian dari masyarakat kita masih belum aware, belum sadar dengan baik pentingnya melindungi data dirinya,” ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera dimasukkan dalam daftar RUU Prolegnas Prioritas. Padahal sudah setahun lamanya RUU PDP dibahas. Hal itu demi menjamin data pribadi warga negara. 

“PKS ingin kepentingan Merah Putih. Merah Putih taruhlah di depan meja, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang lain. Negara kita sedang sulit, situasinya, pertumbuhan ekonomi melambat karena pandemi,” tutur dia, Jumat (6/8/2021) siang, dalam webinar PKS Legislative Corner.

Sukamta pun merasa miris ketika pemerintah menggaungkan ekonomi digital 4.0, namun belum dapat memberikan perlindungan keamanan data warga negara. 

“Ini akan bisa berkembang secara serius manakala urusan keamanan internetnya itu dijamin. Yang kedua, itu urusan keamanan data para penggunanya dijamin,” tegasnya. 

Literasi digital

Anggota DPR RI berusia 46 tahun itu mengungkapkan dari kasus kebocoran data yang masih marak terjadi, menandakan pengelola data perusahaan atau institusi di Tanah Air masih memiliki kecerobohan. 

“Terakhir BRI itu, bukan hanya data NIK tetapi dokumen-dokumen. Ada 460.000 dokumen yang ikut bisa di-download dan diperjualbelikan,” tuturnya. 

Sukamta menginginkan literasi digital perlu ditingkatkan dengan peran besar negara. Ia mengingatkan negara perlu memastikan keamanan di dunia maya. 

“Kita butuh peraturan yang kompleks, tidak cukup hanya menggunakan peraturan menteri, menggunakan keputusan menteri atau peraturan Presiden. Perlu setingkat undang-undang,” tandasnya. 

Sementara itu, pakar telematika yang juga mantan Menpora, KRMT Roy Suryo Notodiprodjo, Sabtu (7/8/2021) kemarin, menuturkan, pemerintah harus serius melindungi data pemerintah. Eks Wakil Ketua Partai Demokrat itu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertindak. 

“Sekali lagi, setelah kasus bocornya data BPJS Kesehatan dan BRI-life kemarin, kinerja instansi-instansi terkait pantas dipertanyakan. Kominfo dan BSSN harus segera bertindak,” sebutnya. (ros)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00