Hotel Mutiara I & II Mangkrak, DPRD Minta Pemda Paparkan Rencana Pemanfaatan

KBRN, Yogyakarta : Panitia Khusus DPRD DIY terkait LKPJ Gubernur DIY 2020 , menilai mangkraknya pemanfaatan Hotel Mutiara I dan II sebagaimana rencana awal pembelian, menyebabkan pemborosan anggaran daerah.

Ketua Pansus DPRD DIY terkait LKPJ Gubernur DIY 2020, Lilik Syaiful Ahmad dalam laporan pansus yang disampaikan pada rapat paripurna di DPRD DIY, Rabu, (5/5/2021) mengatakan, pansus mendorong Pemda DIY agar menindaklanjuti Temuan BPK terkait pengadaan Hotel Mutiara I dan II dengan menyusun rencana pemanfaatannya secara detail.

Dalam hal diperlukan langkah lebih lanjut, maka dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh BPK RI.

"Ijinkan kami mengingatkan kepada eksekutif dan khususnya Gubernur DIY untuk bersungguh-sungguh melakukan langkah terukur dalam menindaklanjuti temuan dan catatan hasil pemeriksaan BPK RI. Ada 1000 sekian rekomendasi dan sudah dilaksanakan 800 sekian rekomendasi. Selanjutnya Pemda DIY agar menindaklanjuti Temuan BPK terkait pengadaan Hotel Mutiara I dan II dengan menyusun rencana pemanfaatannya secara detail," papar Lilik Syaiful Ahmad, Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2020, pada Rapat Paripurna di DPRD DIY.

Pansus juga menilai perlunya pemeriksaan khusus, karena mangkraknya hotel mutiara I dan II setelah dibeli, telah menyebabkan pemborosan anggaran.

"Mangkraknya pemanfaatan Hotel Mutiara I dan II sebagaimana rencana awal pembelian, tentu menyebabkan pemborosan anggaran daerah. Dalam hal diperlukan langkah lebih lanjut, maka dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh BPK RI," lanjutnya.

DPRD DIY juga meminta kepada Gubernur, rencana detail pemanfaatan eks Hotel Mutiara I dan II dapat dipaparkan di DPRD DIY."Mengingat nilai strategis untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM.

DPRD DIY berharap agar Rekomendasi ini ditindaklanjuti secara komprehensif, sehingga tidak terjadi peristiwa yang sama pada masa yang akan datang," lanjutnya.

DPRD merekomendasikan kepada Gubernur untuk segara melakukan langkah-langkah terukur guna menyelesaikan temuan LHP BPK lainnya, yaitu terkait pembangunan tanggul TPA Piyungan.

Karena, Hasil LHP BPK tahun 2020 juga menemukan adanya permasalahan pada konstruksi pembangunan tanggul TPA Piyungan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Untuk itu DPRD merekomendasikan kepada Gubernur untuk segara melakukan langkah-langkah terukur guna menyelesaikan temuan LHP BPK. Bilamana diperlukan maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus (Litsus) oleh BPK RI. DPRD DIY berharap agar Rekomendasi ini ditindaklanjuti secara komprehensif, sehingga tidak terjadi peristiwa yang sama pada masa yang akan datang," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pandangan akhirnya mengatakan catatan dan rekomendasi DPRD DIY merupakan wujud kepedulian dan kontribusi nyata dari DPRD DIY terhadap upaya perbaikan kinerja Pemda DIY ke depan.

"Rekomendasi itu, nantinya juga akan menjadi inspirasi dan tuntunan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pembangunan," kata Sri Sultan.

Sri Sultan juga berharap dengan saran rekomendasi Pansus DPRD DIY ini pihaknya bisa meningkatkan prestasi melebihi capaian saat ini. 

"Secara khusus catatan dan rekomendasi DPRD di atas LKPJ tahun 2020 ini akan menjadi bahan untuk diakomodir. Nantinya akan masuk dalam  action plan Pemda seperti pada penyusunan RKPD Tahun 2022 yang saat ini dalam proses penyusunan maupun melalui mekanisme perubahan RKPD 2021," jelasnya. (wur/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00