Kasus Kejahatan Digital di Indonesia Belum Ditangani Menyeluruh

KBRN, Yogyakarta : Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, menyoroti belum optimalnya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan digital di Indonesia. Saat ini, pemerintah dan aparat penegak hukum, hanya fokus menangani kasus penyebaran hoaks atau kabar bohong di media sosial.

Padahal kata dia, masih banyak kejahatan digital lain yang perlu mendapat perhatian, salah satunya pencurian data pribadi secara online. Karena baginya, hoaks hanya bagian kecil saja, dari berbagai persoalan yang muncul, terkait penggunaan teknologi.

”Karena sekarang ini, fokus penanganan kejahatan digital itu baru hoaks ya, berita bohong, pemerintah semua bicara hoaks, presiden, menteri, polisi bicara hoaks,” katanya, saat menghadiri Diskusi Publik Tantangan Teknologi Digital di Yogyakarta, Senin (11/11/2019).

Menyikapi persoalan ini, Sukamta berharap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Komisi 3 DPR, bisa memasukkan pasal-pasal tentang penanganan berbagai kasus kejahatan digital, tidak hanya kasus hoaks saja. Ini menjadi sangat penting, di saat masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, tentang kejahatan digital.

”Mudah-mudahan, cakupan konten kejahatan digital ini betul-betul bisa diwadahi secara cukup ya, kalau tidak nanti KUHP ini diresmikan, sudah bisa langsung ketinggalan 20 tahun, karena penegak hukum Indonesia mengalami kegagapan terhadap teknologi digital ini, ketika memutus persoalan keliru, karena seharusnya Baiq Nuril itu tidak bersalah,” tambahnya.

Di acara yang sama, Staff Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi, menenkankan pentingnya pemahaman literasi digital, agar masyarakat  bisa terhindar dari berbagai tindak kejahatan, yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dewasa ini.

”Ya literasi manusianya, literasi teknologinya, literasi datanya juga, jadi ketika kita menerima informasi dengan berbagai macam muatan isunya, kita disarankan meneliti itu, kita mengidentifikasi itu, jangan-jangan nanti ini adalah bagian-bagian yang akan merugikan kita, jadi ini new literasi dalam rangka pemanfaatan teknologi,” terang dia.

Gun Gun juga mengaku prihatin, melihat buruknya hasil survey literasi yang dilakukan lembaga internasional, karena menempatkan Indonesia di peringkat 60 dunia, dari total 61 negara yang disurvey. Posisi Indonesia, hanya satu tingkat di atas Botswana, sebagai sebuah negara di kawasan Afrika bagian selatan. (ws/yyw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00