Status Dugaan Tying Agreement Minyak Goreng PT LBS Ditingkatkan

ilustrasi foto terkait Operasi Pasar Minyak Goreng Curah di lingkungan Balaikota beberapa waktu lalu

KBRN, Yogyakarta : Tim Investigasi Kantor Wilayah VII KPPU telah memiliki satu alat buktidugaan Perilaku Tying Agreement yang dilakukan oleh PT Lestari Berkah Sejati (PT LBS) dalamPenjualan Minyak Goreng Curah dan telah dilaporkan kepada Pimpinan KPPU.

Rapat Komisi telah memutuskan menaikkan status ke tahap Penyelidikan dan membentuk Satuan Tugas Penyelidikan Nomor 04-52/DH/KPPU.Lid.I/IV/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 terkait Perilaku Tying Agreement dalam Penjualan Minyak Goreng Curah oleh PT Lestari Berkah Sejati di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Kantor Wilayah VII KPPU, Kamal Barok mengatakan, proses penegakan hukum terkait permasalahan lonjakan harga minyak goreng dilakukan KPPU sejak akhir tahun 2021.

Menurutnya, Tim Investigasi Kantor Wilayah VII KPPU menemukan adanya praktik Tying Agreement yang dilakukan oleh PT LBS dalam Penjualan Minyak Goreng Curah.

Dijelaskannya, dalam prosesnya, Tim telah mengumpulkan Informasi dari masyarakat, media, surveillance dan pemeriksaan lapangan, serta mengundang beberapa pihak guna memperoleh bahan dan keterangan terkait perilaku PT. LBS yang mewajibkan kepada pembeli (konsumen) minyak goreng curah untuk membeli produk lain senilai minimal Rp 400.000 atau perbandingan 1:1 (satu jerigen minyak goreng curah : satu produk lain yang dijual PT LBS).

Peningkatan status penegakan hukum inijuga sebagai langkah peringatan keras oleh KPPU kepada pelaku usaha bahwa setelah dibuka kembali ijin ekspor minyak goreng jangan sampai ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 dengan melakukan praktik tying dalam penjualan minyak goreng.

“Peningkatan status ke tahap Penyelidikan ini merupakan langkah serius KPPU sebagai upaya untuk mendukung Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan penjualan minyak goreng di dalam negeri. Jika setelah dibuka ekspor minyak goreng ada pelaku usaha yang melakukan praktik tying maka KPPU akan langsung melakukan penegakan hukum” ujar Kamal, dalam siaran pers KPPU Kanwil VII, Selasa (24/5/2022)

Lebih lanjut, proses penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang.

Penyelidikan difokuskan pada pemenuhan unsur pasal yang dilanggar dan Tim Penyelidik telah mengirimkan Surat Panggilan serta Surat Permintaan Data dan Informasi kepada PT LBS.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar