Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja, Ini Komentar JCW

Baharuddin Kamba Aktivis JCW

KBRN, Yogyakarta : Majelis Hakim Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Deputy Businnes Manager Perusahaan Transvision cabang Yogyakarta, Klau Victor Apryanto (KVA), Rabu, (19/1).

KVA terlibat kasus dugaan korupsi kredit dengan debitur atau peminjam fiktif di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kantor Cabang Gedung Kuning tahun 2019/2020, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp27 miliar lebih.

"Hal yang menarik bagi JCW atas uang pengganti yang dibebankan terdakwa KVA yakni sebesar 1, 5 miliar rupiah subsider 5 tahun penjara," kata Aktivis Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba dalam keterangan resminya, Kamis(20/1/2022).

Menurut Kamba, uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa KVA dalam kasus ini masih jauh untuk menutup beban kerugian negara akibat yang ditimbulkan yakni sebesar Rp 27,4 miliar.

Sehingga dijelaskannya, uang pengganti dinilai tidak sebanding dengan total kerugian  negara akibat dugaan korupsi kredit dengan modus debitur atau peminjam fiktif ini.

"Hal ini berarti menujukkan majelis hakim yang menangani kasus korupsi belum sepenuhnya memaknai bahwa kejahatan korupsi juga mencakup sebagai financial crime, yang seharusnya vonis uang pengganti yang dijatuhkan pun mesti berorientasi pada nilai ekonomi. Pun juga pada Jaksa Penuntut Umum yang memberikan alternatif kepada terdakwa KVA, apakah membayar uang pengganti atau menjalani masa pidana pengganti atau subsider. Bisa saja terpidana KVA nantinya akan memilih untuk pidana subsider dengan dalih aset tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti," ungkapnya.

Kamba mengatakan, JCW meghormati putusan majelis hakim PN Tipikor Yogyakarta meskipun putusannya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Toh masih ada waktu selama tujuh hari ke depan setelah putusan dibacakan. Saat ini JPU dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya  menyatakan pikir-pikir," imbuhnya.

Guna mencegah terpidana korupsi dalam kasus ini menghindar untuk membayar uang pengganti, maka perlu dilakukan penyitaan aset bahkan pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang seharusnya dilakukan sejak proses penyelidikan atau penyidikan (pelaku berstatus sebagai tersangka).

Selain itu perlu juga pemaksimalan vonis pidana uang pengganti bagi terdakwa korupsi. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

"Harapannya semoga Kejati DIY lebih serius dalam mengejar aset-aset milik kedua terdakwa Klau Victor Apryanto maupun terdakwa Farel mantan manajer keuangan di Transvision Cabang Jogja," ujarnya.

Lebih lanjut Kamba berharap, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi bank-bank lain khususnya bank milik pemerintah (pusat maupun daerah) untuk lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Pengawasan kepada pihak yang diberikan otoritas sesuai degan kewenangannya hendaklah dijalankan secara maksimal," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar