Aksi Kejahatan Jalanan, Sejumlah Ormas Desak Dilakukan Tindakan Tegas Terukur

FSKBTP desak Tindakan tegas Aksi Kejahatan Jalanan

KBRN, Sleman: Sejumlah ormas yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Keluarga Besar TNI-Polri-FSKBTP,  mendesak dilakukannya tidakan tegas terukur bagi pelaku kejahatan jalanan.  

Juru Bicara FSKBTP Sleman, Kemal Achmad di Ruang Rapat Sembada Pemkab Sleman, Selasa (18/1/2022) mengungkapkan, tindakan tegas terukur oleh aparat penegak hukum tersebut berupa  penanganan secara komprehensif bagi para pelaku yang kebanyakan masih di bawah umur.

“Penanganan tegas terukur ini bukan berupa tindakan keras tembak ditempat seperti dilakukan para penjahat, akan tetapi lebih pada pemeriksaan mendalam seperti kendaraan, kemudian kemungkinan terjadinya penggunaan  obat terlarang, serta  dengan menghadirkan orangtua mereka,” jelasnya.

Untuk lebih meminimalisir kasus kejahatan jalanan, FSKBTP juga mendesak aparat kepolisian untuk meningkatkan patroli dan razia malam hari terutama untuk pengendara motor yang masih di bawah umur.

“Langkah ini penting guna lebih memberikan edukasi  serta menegakkan hukum  untuk menciptakan situasi kondusif di wiayah Sleman maupun DIY," tambah Kemal Achmad.

Dukungan menciptakan situasi aman dan kondusif dari FSKBTP, juga diamini Sekretaris Badan Kesbangpol Sleman, Indra Darmawan. Untuk menciptakan situasi kondusif termasuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan aparat TNI-Polri, ormas maupun orangtua siswa dan masyarakat. Sleman merupakan rumah bersama, sehingga kondusivitas wilayah perlu terus dijaga .

“Saat ini di wilayah Sleman  terdapat sekitar 140 ormas aktif, sehingga peran mereka sangat diharapkan mampu mengantisipasi aksi kejahatan  dijalanan” tambahnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana, hingga saat ini belum terdapat satu pun siswa SMP di Sleman terlibat aksi kejahatan jalanan.

“Mereka yang terlibat itu aksi kejahatan jalanan kebanyakan berasal dari siswa SMA atau SMK, dan itu untuk pembinaan dan penanganannya berada di Pemerintah Propinsi DIY," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar