JCW: Peringatan Hari Antikorupsi bukan Kabar Menggembirakan

KBRN, Yogyakarta : Peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia pada 9 Desember Tahun 2021 tidaklah sepenuhnya kabar yang menggembirakan bagi upaya pemberantasan korupsi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pasalnya, dalam beberapa catatan Jogja Corruption Watch (JCW), upaya pemberantasan korupsi, baik yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Yogyakarta (Kepolisian dan Kejaksaan) maupun yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih jauh panggang dari api.

“Masih jauh dari harapan masyarakat,” kata Baharuddin Kamba-Aktivis JCW dalam siaran pers yang diterima rri.co.id, Rabu (8/12/2021).

Sebut saja kasus dugaan korupsi pada renovasi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Sejak 23 November 2020 lalu hingga peringatan Hari Antikorupsi 2021 ini KPK masih berkutat pada pemeriksaan para saksi dan penyitaan dokumen terkait.

Menurut Kamba, KPK lamban dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pembangunan renovasi Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2016 - 2017 pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp35 miliar.

“Sudah sekian banyak saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK, namun belum juga diumumkan para tersangka dengan alasan kebijakan pimpinan era Firli Bahuri bahwa pengumuman tersangka akan disampaikan  bersamaan dengan penangkapan maupun penahanan para tersangka,” lanjut Baharudin Kamba.

Aktivis JCW ini juga menyoroti kasus dugaan korupsi pengelolaan jasa pelayanan medis di RSUD Wonosari Gunungkidul DIY tahun anggaran 2015, yang berasal dari uang jasa dokter laboratorium sejak tahun 2008 hingga 2012 dan uang kas biaya umum  RSUD Wonosari Gunungkidul DIY.

Berdasar perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY diduga ada kerugian negara sebesar Rp. 470 juta. Polda DIY yang menangani kasus ini telah menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni masing-masing II mantan Direktur RSUD Wonosari dan AS mantan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari Gunungkidul DIY.

“Hingga kini berkas kasus tersebut masih bolak-balik antara Polda DIY dan Kejati DIY dengan alasan masih diperlukan alat bukti yang cukup. Kasus ini terkesan lamban penanganannya. JCW meminta KPK untuk melakukan supervisi atas kasus ini. Publik DIY juga perlu tahu hasil dari supervisi yang dilakukan KPK terhadap kasus RSUD Wonosari ini seperti apa,” terangnya.

Kamba juga menyinggung soal kasus dugaan korupsi GOR Cangkring Kulonprogo DIY. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo kalah dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Wates yang diajukan oleh mantan tersangka Rusdi Suwarno pejabat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo.

“Ini tidak hanya kado pahit pada peringatan Hari Antikorupsi tetapi juga kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. JCW berharap Kejari Kulonprogo lebih mengedepankan profesiolitas ketimbang asal kejar tayang dalam penuntasan kasus GOR Cangkring Kulonprogo ini,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar