Gubernur DIY Melanggar Hukum

KBRN, Yogyakarta : Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budi Masturi memastikan, terjadi perbuatan melawan hukum, yang dilakukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) lembaga pengawas pelayanan publik itu menyebut, gubernur mengabaikan masyarakat dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Peyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Padahal, Pasal 166 Permendagri Nomor 120 thn 2016 menyebut, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan dan atau tertulis tentang pembuatan peraturan.

"Dalam 30 hari kami harapkan menerima laporan tindak lanjut, kalau tindak lanjut bisa dibilang penyelesaian maka selesai disitu, tapi kalau tidak sesuai saran kita akan berkomunikasi dgn gubernur," katanya, Kamis (21/10/2021).

Namun, jika kemudian saran dijalankan, maka sesuai mekanisme kami kami truskan ke ORI Pusat untuk direkomendasi lewat pembahasan tim tersendiri.

Ketika hal itu disetujui dan menjadi rekomendasi maka Undang-Undang Pemda mewajibkan untuk dilaksanakan.

"Ada pasal yang menyebutkan bahwa kepala daerah harus menjalankan rekomendasi ombudsman, jika tidak menjalankan bisa disanksi kemendagri berupa penonaktifan," lanjutnya.

Sedangkan Kepala Biro Tata Pemerintahan Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, masih akan mempelajari saran yang disampaikan ORI DIY.

"Akan kami sampaikan ke atasan dulu untuk bisa dicermati isinya," ucap dia saat menerima LAHP di kantor ORI DIY.

Sebelumnya pada 27 Januari lalu, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melaporkan Gubernur DIY ke Ombudsman RI, terkait keluarnya Pergub Nomor 1 tahun 2021 yang dinilai membatasi publik dalam menyampaikan aspirasi. (ws).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00