Pinjol Menerapkan Model Bunga-berbunga, Sama Halnya Lintah Darat Versi Online

KBRN, YOGYAKARTA : Perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan, namun disisi lain jika tidak hati-hati, dampak negatif juga sangat besar.  Kasus yang mencuat baru-baru ini adalah pinjol (pinjaman online)  ilegal.

Puji Puryani, Dosen FH UJB dalam sarasehan pinjol mengatakan, hingga Juli 2021 Satgas Waspada Investasi mencatat terdapat 3365 platform pinjol illegal telah diblokir.

Pinjol ini memang memiliki banyak kekurangan, salahsatunya terkait bunga yang cukup tinggi karena banyak yang menerapkan model bunga-berbunga.

“Pelanggaran pada pinjol ilegal juga banyak ditemukan mulai dari penagihan yang intimidatif, penyebaran data pribadi, penipuan pelecehan seksual,” jelasnya, Minggu (17/10/2021).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, menyelesaikan persoalan pinjol ilegal yang sama halnya Lintah Darat versi online.

“Tidak cukup dengan penegakan hukum atau di hilirnya saja. Namun juga perlu langkah pencegahan sejak di hulunya,” kata Sukamta.

Dari aspek masyarakat, lanjutnya, masyarakat harus mengerem diri untuk mengurangi konsumsi yang tidak perlu, jika pada akhirnya harus terlibat dengan pinjol ilegal ini.

Perlu juga masyarakat memahami literasi digital di bidang fintech ini. Masyarakat harus pintar dan berhati-hati dalam memilih alpikasi pinjol. Selain itu, aspek regulasi. OJK membolehkan akses IMEI untuk menghindarkan potensi utang ganda. Akan tetapi, justru di sinilah fakta penyimpangan di lapangan terjadi.

“Akses IMEI ini bisa melihat semua isi dari handphone, tidak hanya nama dan nomor kontak, tapi juga file-file video, foto, riwayat chat, dst,” lanjutnya.

Hal inilah, menurut Sukamta, yang kemudian jadi alat pinjol untuk mengancam nasabah yang telat atau gagal bayar cicilan. Ada nasabah yang diancam pinjol dengan penyebaran konten-konten pribadinya ke kontak-kontak yang dimiliki. 

Untuk itu, ia mendorong kebijakan OJK yang memberi akses IMEI kepada pinjol dihapus. Verifikasi data yang terintegrasi dengan data Dukcapil ditambah SLIK / Sistem Layanan Informasi Keuangan milik OJK (sebelumnya BI checking) harusnya sudah cukup.

“Apalagi data tersebut terintegrasi dengan NIK dan nomor KK. SLIK juga bisa memberi tahu riwayat dan performa kredit nasabah,” jelas Sukamta. (wur-yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00