BEM UGM Soroti Kebocoran Data Digital Milik Masyarakat

KBRN, Yogyakarta : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM mendesak pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Presiden BEM UGM Muhammad Farhan berpendapat, masyarakat butuh regulasi yang menjamin keamanan pelayanan publik berbasis digital.

Menurut M. Farhan, ini dilatarbelakangi bocornya data kependudukan WNI dan pemerintah sejak tahun 2020.

“Salah satunya, bocornya 100 ribu lebih data peserta BPJS Kesehatan yang terjadi sekitar bulan Mei lalu," jelasnya, Sabtu (16/10/2021).

Meski Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi menurut Farhan, ada lingkup berbeda dikaitkan dengan jaminan hukum perlindungan data pribadi di internet.

Terkait persoalan tersebut, M. Farhan meminta pemerintah segera merespon untuk merestorasi atau memulihkan kepercayaan public. (ws-yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00