Cita-cita Menghilangkan Korupsi Baru Sebatas Mimpi

KBRN, Yogyakarta: Maraknya kasus korupsi dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan secara perlahan-lahan, membuat Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Fathul Wahid, merasa sedikit pesimis dengan penegakkan hukum kasus korupsi di Tanah Air. 

Fathul Wahid menilai tindak pidana korupsi (tipikor) sulit ditekan tanpa adanya terobosan luar biasa dari sisi pemberantasan yang dilakukan. Hal itu diungkapkan Fathul, Sabtu (31/7/2021) siang, dalam sebuah webinar bertajuk Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU KPK

"Melihat perkembangan mutakhir, tanpa kehilangan optimisme kolektif sebagai bangsa, tampaknya korupsi masih memerlukan waktu panjang untuk musnah dari bumi Indonesia, jika tidak ada kejutan luar biasa dalam pemberantasan," ujar pria yang menjabat rektor sejak 2018 silam. 

Guru Besar Jurusan Informatika UII itu menuturkan, pertumbuhan koruptor baru, di luar dugaan, terjadi semakin cepat. Fathul lantas merujuk data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester pertama 2020. 

Dari 393 terdakwa kasus korupsi yang terdeteksi umurnya, sebanyak 14 orang di antaranya bahkan berusia di bawah 30 tahun. Sementara itu sebagai pembanding, data dari Mahkamah Agung (MA) sampai 18 September 2020 menguatkan temuan ICW tersebut, di mana dari 1.951 kasus korupsi di Indonesia, 553 orang pelaku (28,3 persen) kasus berusia antara 30-39 tahun. 

"Ilustrasi singkat tersebut, seharusnya menjadi pembuka mata kita semua akan risiko dahsyat korupsi terhadap bangsa Indonesia," kata dia. 

Alumnus University of Agder, Norwegia itu menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama. Dirinya melihat terdapat implikasi praktik korupsi pada kesejahteraan bangsa dalam horison waktu yang sangat panjang. 

Uji materi

Anggaran infrastruktur yang dikorupsi, misalnya, akan menghasilkan infrastruktur dengan kualitas lebih rendah, memperpendek umur, serta menambah biaya perawatan. 

"Hal itu menghambat distribusi komoditas pokok, menjadikan harga komoditas semakin mahal, menurunkan daya beli warga negara, dan ujungnya dapat berupa pemiskinan warga negara yang lebih luas," ujar Fathul. 

Sebagai bentuk kontribusi memperkuat pemberantasan korupsi, Pimpinan UII melakukan kajian dan ikut memberikan catatan saat RUU KPK disahkan pemerintah. 

"Tampaknya suara kami dan gemuruh penolakan di banyak penjuru Indonesia belum mendapatkan respons yang memadai. Sampai akhirnya UU KPK disahkan oleh DPR RI pada 17 September 2019," sebut rektor kelahiran Jepara, Jawa Tengah ini. 

Fathul mengisahkan pada awal November 2019, UII sempat memutuskan mengajukan permohonan judicial review atas UU KPK tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi harapan terakhir masyarakat menolak uji materi itu. 

"MK menolak permohonan formil dan menyetujui beberapa permohonan materiil kami meski dengan argumen yang berbeda. Saya personal mengikuti pembacaan putusan tersebut dari menit awal sampai akhir yang memakan waktu hampir sehari penuh," paparnya. 

Permohonan uji materi yang dilakukan UII, lanjutnya, adalah bentuk jihad konstitusional dan bukti mencintai Indonesia. 

"Kami sadar putusan MK bersifat final, tetapi kami masih galau dan mencari cara meyakinkan diri bagaimana memahami secara logika dan argumen yang dibangun dalam putusan tersebut, menjadi ilmiah," tandas Fathul Wahid. (ros)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00