FOKUS: #PPKM MIKRO

Akibat Pandemi, Masa Hukuman 481 Napi Didiskon

KBRN, Yogyakarta: Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY tercatat telah memberi hak asimilasi dan integrasi di rumah kepada sedikitnya 481 narapidana yang menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Heriyanto, salah satu penyuluh di Kanwil Kemenkumham DIY, menuturkan, pemberian hak asimilasi itu membuat para WBP atau napi dapat menghirup udara bebas lebih cepat. Hal itu sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 

"Memang mereka diperbolehkan untuk berasimilasi dengan keluarga mereka agar menghindari penyebaran Covid-19 di lingkup Lapas. Tapi, ada catatannya. Mereka tetap akan dipantau oleh Bapas," tuturnya, Sabtu (31/7/2021) sore. 

Kanwil Kemenkumham DIY mendata sejak merebaknya pandemi Corona, institusi itu telah memberikan hak asimilasi dan integrasi di rumah kepada 481 warga binaan. Namun, Heriyanto menambahkan ada syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang napi mendapat hak asimilasi. 

"Sesuai dengan PP Nomor 99 (Tahun 2012) hanya yang pidana umum saja yang boleh mendapat asimilasi. Jadi untuk napi korupsi, illegal fishing, illegal logging, kasus narkotika dan money laundryng tidak berhak mendapatkan hak asimilasi," paparnya. 

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham, Budi Argap Situngkir SH, menyebutkan, jumlah yang diasimilasi masih dapat bertambah. Hal ini karena batas waktu pemberian hak asimilasi diperpanjang dari sebelumnya hingga 30 Juni menjadi hingga 31 Desember mendatang. 

"Jumlahnya saat ini ada 481 yang mendapat asimilasi dan integrasi, tapi itu belum final. Sesuai petunjuk surat edaran Menkumham untuk asimilasi diperpanjang sampai 31 Desember 2021. Jadi per enam bulan diperpanjang melihat situasi perkembangan Covid-19," kata dia. 

Berkelakuan baik

Hal senada juga diutarakan, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, Gusti Ayu Putu Suwardani. Gusti mengatakan, jumlah narapidana yang mendapat asimilasi masih bisa bertambah hingga akhir 2021 untuk mengantisipasi penyebaran Corona. 

Berdasarkan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 yang berlaku mulai 1 Juli sampai 31 Desember 2021, WBP yang memperoleh asimilasi harus memenuhi syarat, antara lain harus menjalani setengah masa hukumannya serta berkelakuan baik di lapas. 

"Beberapa syarat lainnya seperti denda sudah dibayarkan," kata dia. 

Selain itu, pemberian hak asimilasi juga dibarengi pengawasan dari pembimbing dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). 

"Harus ada penjaminnya di luar, baik keluarga, tetangga, atau yang menampung mereka selama asimilasi," tandasnya. (ros)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00