PPKM Cacat Hukum, Tuai Kritik Akademisi

Satgas Gabungan menertibkan kafe yang tidak menaati protokol kesehatan selama PPKM Darurat berlangsung

KBRN, Yogyakarta : Keputusan Presiden Joko Widodo, yang memperpanjang kebijakan PPKM mulai 26 Juli sampai 2 Agustus mendatang, menuai kritik kalangan akademisi.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ahmad Ilham Wibowo menganggap, PPKM kebijakan yang cacat hukum.

Ia beralasan, istilah PPKM tidak dikenal dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, maupun dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Maka menurut Ilham, masyarakat bisa menggugat kebijakan PPKM, karena landasan hukumnya bermasalah dan terbukti melanggar asas kepastian hukum itu sendiri.

Sedangkan Pakar Hukum UGM Totok Dwi Diantoro berpendapat, sejak awal pemerintah tidak konsisten, menangani Pandemi Korona termasuk dampak yang ditimbulkanya.

Jika pemerintah berniat memberikan bantuan sosial, Totok mengingatkan, bentuknya jangan hanya sembako, tetapi harus yang memiliki dampak lebih luas, seperti program padat karya. (ws)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00