Kajian Resiko Bencana Belum Jadi Perhatian Utama

KBRN, Yogyakarta : Muncul keresahan dalam diri Suparlan, melihat maraknya pembangunan fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tidak diimbangi pola mitigasi atau pengurangan resiko bencana.

Anggota Pokja 1 Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) itu menyampaikan pendapatnya, di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Jumat (29/11/2019).

Ia memandang, pemerintah daerah masih menomorduakan kajian resiko bencana, dalam perencanaan pembangunan fisik.

”Selama ini menurut saya, porsinya (kajian resiko bencana, red) masih sangat kecil, jadi lebih banyak porsinya adalah konteks pembangunannya, kajian resikonya hanya jadi lampiran,” kata Suparlan.

Melihat persoalan itu, ia melalui FPRB mendorong pemda mengeluarkan standar pembangunan minim resiko, karena 10 tahun terakhir, korban terdampak bencana di DIY mencapai lebih dari 460 ribu jiwa.

”Teman-teman FPRB mendorong bagaimana kisi-kisi atau standar bangunan yang tidak beresiko seperti apa, dengan memperhatikan kerentanan, kapasitas dan ancaman,” lanjutnya.

Melihat potensi bencana yang sangat beresiko, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD DIY Lilik Andi Aryanto menyampaikan, lembaganya saat ini menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) periode 2020-2022, untuk mengurangi resiko bencana.

”RAD merupakan turunan dari rencana penanggulangan bencana periode 2018-2020, RAD nanti kita masukkan sesuai ancaman bencananya,” terang dia.

Rencana aksi itu sangat diperlukan, karena delapan dari 12 potensi bencana yang ada, dianggap rentan memunculkan korban jiwa, seperti Gempa Bumi, Erupsi Gunung Merapi, Tsunami, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, hingga Banjir. (ws/yyw)    

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00