Mengaku Tahu Diperbolehkannya Danais untuk Covid dari Medsos, Pemda DIY Tunggu Perubahan PMK

Aris Eko Nugroho

KBRN, Yogyakarta : Paniradya Pati Babagan Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho, dalam rapat kerja bersama Komisi A DPRD DIY Senin siang mengaku heran pada Kementerian Keuangan yang menyebarkan aturan penggunaan Dana Keistimewaan (danais) di media sosial lebih dahulu daripada ke pihak Pemda DIY.

“Kami heran dengan Kemenkeu, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) kami ketahui pertama kali dari medsos. Kenapa tidak ke kami langsung. Kok ke medsos?” katanya saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD DIY, Senin (19/7/2021).

Aris menambahkan karena sudah beredar luas di masyarakat,  pihaknya  pun harus melakukan klarifikasi sehari setelah terbitnya PMK Nomor S-121/PK/2021 pada 10 Juli 2021.

PMK tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19) itu membolehkan danais yang khusus diterima DIY Rp1,3 triliun tahun ini digunakan untuk penanganan Covid-19.

Saat ini, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis penggunaan danais untuk pandemi. Karena sesuai surat itu, dasar hukum penggunaan Dana Keistimewaan untuk pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid-19 akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 07/2021’.

"Jadi kami prosesnya menunggu perubahan yang dimaksud dalam poin ketiga. Kami tak mungkin melakukan proses sebelum PMK jadi. Bukan kami tak percaya bahwa ini kondisi riil dan kami tak bertindak, tapi kami menyiapkan,”terangnya.

Aturan dalam perubahan PMK sangat ditunggu karena akan menentukan, apakah boleh diubah baru melapor ke pemerintah pusat atau seperti biasa diusulkan dahulu perubahannya ke pusat baru dikoreksi.

“Ini yang belum ada jawaban. Kami coba dapatkan drafnya dulu danjawabannya masih di meja Ibu Menteri nanti kalau sudah selesai,” katanya.,

Sementara itu, Aktivis Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba mempertanyakan pernyataan Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho yang mengaku heran pada Kementerian Keuangan RI, yang menyebarkan aturan penggunaan Dana Keistimewaan  (Danais) di media sosial (Medsos) lebih dahulu daripada ke pihak Pemda DIY.

Menurut Kamba pernyataan Paniradya Pati Keistimewaan DIY itu justru memunculkan tanda tanya.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba pun mempertanyakan kebenaran dari Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor S - 121/PK/2021 pada 10 Juli 2021 yang belum diterima Pemda DIY, sebelum tersebar di media sosial.

"Yang jujur saja lah. Jangan lah mempersoalkan hal yang tidak subtansi dengan menanyakan surat PMK itu lebih dahulu tersebar di media sosial daripada Pemda DIY," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/7/2021).

Menurutnya, pada diktum kedua Surat PMK Nomor S - 121/PK/2021 tertanggal 10 Juli 2021 itu menyebutkan, bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid -19, Dana Keistimewaan atau Danais dapat digunakan untuk mendanai pencegahan dan penanganan pandemi;

"Toh kalaupun benar surat PMK S - 121/PK/2021 itu justru lebih dulu tersebar di media sosial daripada Pemda DIY, seharusnya Pemda DIY berterimakasih karena dengan adanya surat PMK itu," imbuhnya.

Pemda DIY dijelaskannya, dapat langsung bekerja secara maksimal dengan pengoptimalan dana keistimewaan atau Danais sesuai dengan kebutuhan masyarakat DIY atau skala prioritas.

Kamba mengungkapkan, Provinsi DIY merupakan salah satu dari 19 kepala daerah  yang mendapat teguran keras secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akibat dana Covid -19 yang tidak banyak terserap, padahal memiliki anggaran yang cukup;

Secara hormat, Kamba juga meminta, kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk melakukan audit kinerja dengan dapat melibatkan perguruan tinggi di DIY terhadap Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho.

"Hal ini penting dilakukan karena jika nantinya dari hasil audit kinerja dengan melibatkan perguruan tinggi di DIY terhadap Paniradya Pati Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho menunjukkan hasil kinerja yang tidak memuaskan publik secara  luas, maka dapat dijadikan pertimbangan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X untuk menggantikan  posisi Paniradya Pati Kaistimewaan DIY kepada orang yang lebih layak," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00