PSTKM Diperpanjang, PKL Minta Kelonggaran Jam Operasional

KBRN, Yogyakarta : Selama 2 pekan pada masa pemberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, atau Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) DIY diberlakukan sejak 11-25 Januari PKL Malioboro yang beroperasional malam hari tidak melakukan aktifitas ekonomi, kini kebijakan tersebut diperpanjang hingga 8 Februari 2021.

Perwakilan pedagan Angkringan, PKL, Lesehatn Malioboro, Yanti Dimanto mengungkapkan, pembatasan jam operasional usaha termasuk PKL, lesehan sampai dengan jam 19.00 wib pada PTKM tahap 1 membuat pelaku usaha terpuruk

"Yang jelas dengan adanya perpanjangan PTKM di Jogja ini sangat-sangat membuat mati suri teman-teman terutama kuliner yang lesehan malam karena sudah dua minggu tidak beraktifitas," katanya saat menyampaikan aspirasi di DPRD DIY, Selasa (26/1/2021).

Jika pada PSTKM tahap dua hal itu kembali dilakukan, meski diperpanjang satu jam menjadi sampai jam 20.00 wib, pelaku usaha tetap tidak bisa operasional.

"Karena seperti lesehan sendiri itu jam Tujuh baru selesai siap-siap berdagang, lha kalau jam Delapan sudah tutup itukan sama saja. Padahal lesehan itu mempunyai tenaga, dan butuh menghidupi anak, butuh  membiayai untuk masalah pendidikannya juga," ungkapnya

Pihaknya meminta ada kelonggaran dari pemerintah yang diberikan bagi pelaku usaha agar dapat beroperasional setidaknya sampai jam 22.00 wib atau 23.00 wib.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan mengatakan, DPRD DIY mendorong tidak ada pembatasan jam operasional tempat usaha secara menyeluruh. Yang perlu dikuatkan adalah penerapan prokes yang ketat.

"Jam Sepuluh tutup, ini saya kira ini menjadi jalan tengah oleh karenanya mohon diberikan aturan yang lebih bijaksana. Memang konsekuensinya perketat protokolnya tadi," jelasnya.

Disisi lain Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kepatihan Yogyakarta menyampaikan, aturan PSTKM sebenarnya fokus pada upaya mengawasi penerapan prokes, dan bukan untuk membatasi transaksi ekonomi.

Pemda DIY berharap agar perekonomian masyarakat tetap bergerak meski ada perpanjangan PSTKM. Sehingga menurutnya, selama PSTKM tempat usaha, warung makan tetap diperkenankan beroperasi asalkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Sebetulnya kalau kaitannya dengan ekonomi itu menyangkut soal warung makan, restoran dan lain-lain itu. Saya kita kalau dilakukan sesuai dengan yang ada pada aturan PTKM itukan seperti warung boleh beroperasi tidak masalah yang penting pengaturan protokol kesehatan di rumah makan. Sebetulnya kan pembatasannya itu lebih ke arah bagaimana supaya protokol kesehatan dilaksakan bukan proses transaksinya gitu, proses transaksinya ini tidak ada masalah. Kalau suatu tempat warung makan penuh itu tetap dilayani tetapi take away," ujarnya.

Selain tempat usaha, penerapan prokes di pasar tradisional juga harus kembali dikuatkan. Upaya penerapan prokes di pasar tradisional dengan adanya pemberlakuan arus satu arah, serta pemberian jarak antar pedagang harus diaktifkan lagi. (wur/ian/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00