DPRD DIY Minta Pelaku Usaha Patuhi Prokes Agar PTKM Tidak Semakin Diperketat

DPRD DIY Meninjau Aktivitas Ekonomi Malioboro

KBRN, Yogyakarta : Menjelang perpanjangan PTKM, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana dan Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Atmaji meninjau langsung kondisi pelaku usaha di jalan Malioboro yang terdampak langsung pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat PSTKM Senin (25/1/2021) siang.

Di hadapan keduanya, pedagang kakilima malioboro Devi windasari mengaku penurunan pendapatan sangat drastis saat ptkm dua pekan ini.

Pendapatan hanya sekitar 25 persen saja. Cukup berat baginya, ketika PTKM diperpanjang, namun tetap patuh demi perbaikan bersama.

"Sepi banget e nggak ada pengunjung pendapatan turun semua. Turun 70 persen ini. Buka dari jam 7 sampai jam 5 sore, biasanya 700 ribu, ini dari pagi cuma dapat 150 ribu. Wisatawan saja yang datang bisa dihitung pakai jari," kata Devi Windasari

Hal senada disampaikan, pengemudi becak listrik di Malioboro Agus.

"Sehari ini kadang narik satu kali kadang enggak narik nggak mesthi. Sepi  kan selama PSBB ini yang datang kan cuma warga DIY. Tidak banyak warga luar. Kalau hari normal kan bisa 2 sampai 3 kali. Kalau ini sekali saja alhamdulillah. Sehari aja pernah gak dapat," jelas Agus Sugiyarto.

Sementara itu, kusir andong, Saryono hanya bisa berharap pandemi segera berakhir agar ekonomi segera membaik.

"Total ini mbak sama sekali tidak ada pengunjung sepi sekali . Harapannya ya mudah-mudahan segera pulih seperti dulu, biar ekonomi jalan lagi lah, cari rejeki gampang," kata Saryono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana usai peninjauan mengatakan memaklumi keluhan para pelaku usaha di malioboro.

Namun, tidak ada pilihan lain, PSTKM harus diberlakukan agar penyebaran COVID19 terkendali lagi. Huda mengajak masyarakat untuk patuh menerapkan prokes sehingga nantinya perpanjangan PTKM cukup satu kali hingga 8 Februari dan tidak diperpanjang lagi.

"Jangan dipertentangkan PSTKM dan ekonomi memburuk. Ini pelajaran yang mahal. Kami mengimbau kepada semuanya kita taati betul PSTKM agar kasus COVID segera turun. kasus harian besar kapasitas rumah sakit tidak muat lagi. tenaga kesehatan kewalaham. semakin kita tidak taat prokes semakin berat juga ekonomi kita, kalau tidak patuh pengetatan akan terus menerus . Ekonomi gak bangkit-bangkit. Kalau patuh prokes, Kasus turun pembatasan bisa dicabut , tapi kalau kasus belum turun bukan tidak mungkin akan pembatasan akan diperketat lagi," jelasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Atmaji mengatakan kondisi ekonomi memang sangat berat saat PTKM. Protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci agar kasus kembali terkendali. Jika COVID mereda, akan lebih mudah melakukan lompatan ekonomi.

"Kondisi sangat berat moda transportasi tadi hampir nol. harapan kami, bahwa prokes harus kita kedepankan. dengan prokes kita kedepankan penambahan kasus baru tidak terjadi lagi , maka grafik menurun. Kalau grafik covid menurun, ekonomi akan bangkit. Kami komisi d bidang ekonomi, OPD mitra kami sebenarnya ingin mengungkit kembali perekonomian, tapi ya semuanya kembali lagi kepada maayarakat untuk taat pada prokes, sehingga COVID terkendali, lompatan ekonomi bisa dilakukan," urainya. (wur/ian/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00