SBSI: Buruh Dirugikan Kebijakan PPKM

Ketua SBSI DIY Dani Eko Wiyono

KBRN, Yogyakarta : Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY menilai, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan sepihak oleh pemerintah. Kondisi tersebut dikhawatirkan, berdampak pada kondisi buruh. Karena hingga kini, tingkat kesejahteraan mereka belum sesuai harapan.

Penerapan aturan 50 persen Work From Office (WFO) dan 50 persen Work From Home (WFH), tidak diimbangi perbaikan nilai upah, yang nominalnya masih di bawah kebutuhan hidup layak.

"Skema ini tentu saja sangat merugikan," kata Ketua SBSI DIY Dani Eko Wiyono, Kamis (21/1/2021).

Ditambah lagi, kondisi pandemi korona sudah sangat menyakiti buruh, sejak tahun 2019. Namun ternyata, belum ada satupun aturan yang berpihak pada mereka, tentu ini hal yang sangat menyedihkan.

Sedangkan langkah pemerintah memberikan bantuan langsung kepada buruh, juga belum dirasakan manfaatnya. Persyaratan penerima bantuan berbanding terbalik dengan kondisi nyata.

"Di mana banyak masyarakat bekerja di sektor informal," ucapnya.

Jika melihat sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu, membuat pengurangan upah semakin mungkin terjadi di sektor pekerjaan informal. Hal ini belum ditangkap pemerintah, sebagai alarm yang perlu diperhatikan.

Di sisi lain, penerapan jam operasional sektor usaha dan perdagangan yang tidak rasional, justru sengaja dipaksakan sebagai formalitas. Pelayanan kepada pelanggan, hanya dibatasi mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB.  Bagi Dani, pembuat aturan belum pernah merasakan langsung menjadi pedagang kakilima.

"Apa perlu dibikin program 'tukar nasib' agar mereka tahu bagaimana susahnya berjuang demi sesuap nasi untuk esok hari," terangnya.

Aturan pengetatan pelaku usaha pun dianggap tidak serius dan tebang pilih. 

Selama lebih sepekan aturan ini dilakukan, masih ditemukan pelaku usaha maupun pedagang yang tetap melayani pembeli, meski sudah melebihi jam operasional. Tentu hal ini memprihatinkan melihat antusiasne masyarakat untuk bangkit namun dipatahkan oleh aturan formalitas yang harus dilakukan.

Padahal kata Dani, pemerintah itu digaji dari pajak yang dibayarkan rakyat. Jika niatnya bekerja melayani rakyat, harus lebih serius.

"Jangan semuanya formalitas dan pencintraan media saja, Rakyat enggak butuh itu," pungkasnya. (ws/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00