2 Pekan Kehilangan Penghasil, PKL Harapkan PTKM DIY tidak Diperpanjang

pkl kawasan malioboro

KBRN, Yogyakarta : Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di Kota Yogyakarta, sesuai instruksi Gubernur dan Surat Edaran Walikota Yogyakarta mulai diberlakukan Senin (11/1/2021) hingga 2 pekan mendatang, pedagang lesehan Malioboro pun terpaksa memilih kehilangan pendapatan.

Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Dasio Hartonowati mengatakan, dari total anggotanya 56 anggota diperkirakan hampir separuh pedagang lesehan terutama yang operasional sore memilih tidak berjualan selama 2 pekan, mengingat jeda waktu buka dan tutup hanya sekitar 30 hingga 40 menit.

"PKL otomatis tidak bisa jualan karena kita selesai buka selang 30 menit disuruh tutup otomatis kita tidak bisa jualan apa-apa waktunya sempit. sebenarnya penginnya buka tapi karena mepetnya waktu tidak buka," katanya, Senin (11/1/2021).

Pihaknya mengaku tidak bisa beralih untuk aktivitas ekonomi lain seperti berjualan online dikarenakan pelaku usaha terutama kuliner di kawasan Malioboro tidak hanya sekedar menjual makanan namun juga menyuguhkan suasana kawasan Malioboro.

"Lesehan Malioboro ini konsumen utamanya wisatawan. Bukan warga sekitar kita. Kedua, yang dicari pembeli itu, bukan hanya soal makanan. Tapi lebih suasana khas Malioboro. Jadi, sulit untuk berpindah ke on line. Beberapa lesehan sudah mencoba saat awal-awal pandemi beberapa bulan yang lalu tapi gagal," tambahnya.

Pihaknya mengharapkan upaya  pengendalian penyebaran virus corona dengan penerapan PTKM di DIY dapat tercapai dan tidak diperpanjang.

"Semoga kebijakan ini tidak diperpanjang lagi kalau diperpanjang lagi ini yang dikhawatirkan PKL bagaimana nasib pedagang itu yang dikhawatirkan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Kota Yogyakarta Wawan Suhendra menyebutkan, selain di Malioboro, sebagian PKL kuliner lain di Kota Yogyakarta juga memilih untuk tidak berjualan.

"Kalau dampak sangat luar biasa seperti pakaian biasanya jam 10 karena biasanya jam laku 6-10 bisa diandalkan jadi kemungkinan kehilangan momen ramai tapi jika tidak mentaati dilema juga," ujarnya kepada RRI.

Pihaknya memperkirakan dari sekitar 10 ribu anggota sebagian besar akan merasakan dampak dari kebijakan PTKM tersebut.

"Sangat berdampak sekali, baahkan sudah dirasakan sejak semalam itu PKL jl Wahidin cuman kemasukan 3 orang padahal kuliner ada yang matang ada yang belum, dan hari inikan malah milih libur jualan daripada jualan, tapu saya denger juga tetap nekat jualan dulu sebelum didatangi satpol PP ada, tapi tidak semua terutama yang biasa jualan sore tapi kebanyakan milih tutup," imbuhnya.

Pihaknya mendorong kesabaran dan kesadaran dari seluruh PKL untuk mengikuti kebijakan dan harapan dari pengendalian Covid di DIY dapat terwujud sehingga PTKM tidak diperpanjang.

"Yang dikhawatirkan PKL jangan-jangan setelah tanggal 25 diperpanjang. Misal tidak berhasil diperpanjang, misal berhasil untuk menuntaskan diperpanjang lagi," ungkap ketua Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (KPPKLY) itu.

Di sisi lain, Ketua Koperasi Tridarma Malioboro, Rudiarto menyebutkan, PKL memiliki kesadaran tinggi ikut berpartisipasi dalam mengurangi paparan Covid19.Namun pihaknya mengharapkan ada perhatian dari pemerintah selama dua pekan ini sehingga perekonomian PKL tetap berjalan.

"Kita sih sangat berharap sebetulnya apakah itu pemkot atau pemerintah diy, dengan dampak ekonomi ini ada perhatian khusus ya utk sektor informal karena selama pandemi ini kan memang kita di stakeholder kawasan malioboro belum pernah mendapatkan kompensasi apapun, dari dampak pandemi smpai saat ini. Kalaupun ada itu sifatnya perorangan kaitannya dengan BLT dan itu kan tidak semua bisa mengakses karena ukurannya standart data dari kemensos itukan juga ada. Sementara di teman-teman itu kan tidak semua juga terdaftar sebagai penerima BLT," jelasnya.

Sementara berdasarkan surat edaran Walikota tentang kebijakan PTKM di Kota Yogyakarta mengatur  Pembatasan kegiatan usaha jasa makanan dan minuman dengan kapasitas maksimal 25 persen dan operasional hingga pukul 7 malam, sedangkan layanan makan minum melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional yang berlaku dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (ian/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00