Bansos Hibah Modal 2,4 Juta, Bikin Iri

Sekda DIY Kadarmanto Baskoro Aji

KBRN, Yogyakarta : Rencana penyaluran bansos produktif berupa hibah modal sebesar 2,4 juta dari pemerintah pusat, menimbulkan kecemburuan para pelaku usaha. 

Pelaku usaha sekaligus pendamping UKM Yogyakarta, Fatma Arief Fianti kepada RRI Senin (10/8/2020) mengatakan bansos produktif hibah 2,4 juta rupiah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro banyak dikeluhkan pelalu usaha kecil dan menengah.

Karena kenyataannya, pada masa pandemi usaha mikro dan ultra mikro tidak banyak terdampak, dan justru masih bertahan. Di bidang kuliner misalnya, usaha mikro dan ultramikro yang menyasar kebutuhan individu rumahtangga, masih tetap laku. Sebagian dari mereka juga terdaftar sebagai penerima bansos tunai.

Disisi lain pelaku usaha kecil dan menengah, justru sangat terdampak. Di bidang kuliner misalnya, dengan tidak adanya pertemuan, MICE secara luring, tentu saja tidak ada pesanan makanan sehingga membuat mereka berhenti produksi. 

Padahal, mereka juga memiliki kewajiban membayar hutang di perbankan, justru hanya mendapat keringanan bunga. 

"Yang punya pinjaman harus membayar hutang saja masih wajib membayar bunganya sekarang. Kedepan kalau sudah normal masih bayar cicilan dan bunganya lagi. Ha kok malah yang tidak punya hutang tidak ada kewajiban dikasih cuma-cuma. Banyak yang mengeluhkan ini, bagi kami ini tidak adil," jelasnya.

Selain menimbulkan kecemburuan, Fatma Arief Fianti juga menilai bantuan hibah tidak mendidik, karena tidak memupuk semangat bangkit bekerja keras mengembalikan bantuan yang diterima. 

"Selain membuat gaduh, ini juga tidak mendidik. Mending itu dipinjami tanpa bunga sama sekali, itu masih bisa diterima. Kan tetap harus mengembalikan. Tidak hanya sekedar bagi-bagi uang yang hasilnya ke depan juga meski ada pendampingan apa berhasil atau tidK," lanjutnya.

Sekda DIY, Kadarmanto Baskoro Aji menyebut bantuan sosial produktif hibah modal 2,4 juta merupakan program pemerintah pusat. Pemda DIY hanya memgumpulkan data dari pemkab pemkot. Pemerintah kabupaten kota pulalah yang memberikan rekomendasi pelaku usaha yang akan mendapatkan hibah. 

"Tentu kabupaten kota akan mengirimkan nama memberikan rekomendasi warganya sendiri. Kalau dia jualan di Yogya tapi KTP Muntilan misalnya, yang mengusulkan harusnya muntilan bukan kita. Kita daftarnya yang warga kita," jelasnya

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menjelaskan bantuan hibah modal merupakan suatu hal yang positif namun jangan sampai muncul masalah seperti yang terjadi pada bansos jatah hidup. 

Data yang valid sangat diperlukan agar tidak ada rasa iri di masyarakat. 

"Bantuan ya bagus, tapi jangan sampai jadi masalah lagi, kayak jadup. Sebenarnya yang dibutuhkan pemulihan ekonomi. Adanya pasar untuk memasarkan produk, dan berbagai kemudahan agar usaha bisa jalan," jelasnya di DPRD DIY, Senin, (10/8/2020).

Huda juga mengingatkan pentingnya pendampingan agar dana yang disalurkan senilai 2,4 juta untuk masing-masing pelaku usaha mikro dan ultramikro itu.

"Harus ada pendampingan supaya benar-benar tepat penggunaannya untuk modal usaha, sehingga ekonomi membaik. Jangan sampai justru kemudian uang yang telah dihibahkan cuma-cuma itu justru habis untuk kebutuhan konsumtif," katanya. (wur/ian)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00