Indonesia Perlu Paradigma Baru Hadapi Potensi Krisis di Era Pandemi Corona

Webinar Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi

KBRN, Yogyakarta : Pemerintah dinilai memiliki peluang besar mengundang investor untuk menanamkan modal mereka di dalam negeri, melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal ini harus dijadikan paradigma baru menghadapi kemungkinan krisis ekonomi, di saat Pandemi Covid-19 masih berlangsung.

"Pemikirannya tidak bisa seperti di masa normal, sebelum kondisi normal kita harus menarik perhatian dan investasi-investasi baru," kata pengamat ekonomi Profesor Wihana Kirana, dalam diskusi virtual bertajuk 'Solusi Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi', Kamis (30/7/2020).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) itu menilai, regulasi yang tumpang tindih, serta prosedur birokrasi yang berbelit-belit, menyebabkan bottleneck investasi yang harus segera dicari solusinya.

Meski Omnibus Law awalnya dirancang secara ideal untuk masa sebelum pandemi agar bisa mendorong aggregat demand, tapi bukan berarti saat ini bisa bersantai.

'Harus ada pemikiran bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga sementara peringkat kemudahan berbisnis kita masih tertinggal?," imbuhnya.

Staf khusus Kementerian Perhubungan ini, juga menyoroti istilah investasi tidak bisa dilihat hanya sebagai investasi asing saja.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja juga memiliki semangat untuk mendorong investasi lokal yang basisnya ekonomi masyarakat.

"Justru dalam regulasi ini ada batasan-batasan. Policy dan rule of the game-nya coba diselaraskan agar investasi lokal juga terdorong dan terakselerasi," katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Maruf berpendapat, semangat RUU Cipta Kerja justru bisa mengakselerasi dan menstimulus ekonomi rakyat.

Sehinggak jika ada anggapan regulasi ini hanya berpihak kepada investor besar.

"Ini justru pro terhadap investor lokal yang skalanya ekonomi rakyat. Regulasi dibabat untuk melihat kepentingan di lapangan langsung," kata Maruf.

Dirinya juga melihat masih sulitnya persyaratan-persyaratan untuk memulai usaha, bahkan seringkali tidak sesuai dengan skala usaha yang ada.

Apalagi di masa pandemi ini, pelaku UMKM sangat tidak mudah untuk bisa memulai kembali usaha mereka.

"Dengan reegulasi yang ada saat ini, UMKM harus membuat UPKL atau bahkan AMDAL, ya pastinya tidak mampu. Justru RUU Cipta Kerja ini mengedepankan peranan negara untuk masyarakat," kata Ma’ruf. (ws/yyw).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00