Kesehatan Harus Tetap Jadi Panglima Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana

KBRN, Yogyakarta : Pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti peraturan Presiden, No 82 tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang berlaku per 20 Juli 2020, yang didalamnya juga berisi pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana di DPRD DIY, Selasa (21/7/2020) mengatakan pemulihan ekonomi memang harus dilakukan secara serius sejak sekarang, agar bencana covid tidak berubaha menjadi bencana ekonomi. 

Huda menyebut ketika Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah terbentuk, harus tetap mengedepankan penanganan bidang kesehatan, karena tanpa kesehatan, percepatan pemulihan ekonomi, akan sulit dilakukan.

"saya sudah baca perpres dismapaikam gub walikota bupati utk segera menindaklanjuti melakukan hal serupa menggantikan gugus tugas dengan komite percepatan penanganan covid dan pemulihan ekonomi . Segera mengikuti keputusan presiden meski di berlakukan, kesehatan tetap harus jadi panglima," kata Huda, di Yogyakarta, Selasa, (21/7/2020) pagi.

Huda menegaskan bidang kesehatan tetap harus menjadi Panglima, diantaranya dengan menegakkan protokol kesehatan di masyarakat dan menguatkan ketahanan layanan kesehatan, rumah sakit dan tenaga kesehatannya.

"ketika kesehatan tidak stabil percepatan ekonomi dll akan sama saja terhambat. apalagi kalau itu terjadi outbreak kan sangat luar biasa. Itu kita tidak mengharapkan itu. Apalagi infonya hari ini nambah positif 28, lebih dari yang sebelumnya. Nah kami paham, apapun yang kita lakukan sektor ekonomi penting menjadi titik tekan sekarang, tapi kesehatan harus tetap jadi panglima," jelasnya.

Huda merinci kesehatan itu dua hal penting yakni pencegahan artinya protokol kesehatan di masyarakat, dan penanganan kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. 

"Kestabilan kapasitas ketahanan rumah sakit dan nakes harus menjadi perhatian utama masa sekarang ini. Kita berharap tidak tambah positif, tapi kalau nyatanya ada positif, harus tertangani dengan baik. Kami paham ruhnya perpres, bahwa jangan sampai bencana covid jadi bencana ekonomi. Kita harus selesaikan korona, ekonomi bergerak lagi," lanjutnya.

Huda Tri Yudiana menambahkan pihaknya juga akan mempercepat revisi perda penanggulangan bencana yang akan menjadi acuan penegakan hukum, pelanggaran kedisiplinan penerapan protokol kesehatan COVID19. Meski harus merevisi program pembentukan peraturan daerah propemperda terlebih dahulu, ditargetkan revisi perda penanggulangan bencana itu akan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

"Perda biasanya butuh waktu 2 tahun, ini kita kebut 2 bulan. Saat ini, temen sekwan dan tenaga ahli tengah menyiapkan naskah akademisi revisi perda.kita akan bicara dengan lingkup dprd semua komponen, bapemperda pimpinan fraksi anggota untuk merubah propemperda . Karena revisi perda ini belum masuk propemperda," katanya.

Huda optimis dua bulan revisi terselesaikan.

"Bismillah. dua bulan ini selesai. Ini kebutuhan kita prioritas. Teman-teman juga kompromis. Sekarang ini semua serba tidak ideal. dalam ketidak idealan itu kita cari solusi yang baik untuk masyarakat kita," paparnya 

Sementara itu, Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menyebut masih menunggu juknis dari pemerintah pusat terkait pembubaran gugus tugas percepatan COVID19 menjadi komite penanganan COVID19 dan pemulihan ekonomi.

"Menyesuaikan ya kita. Kita baru dapat hari ini perubahan gugus tugas menjadi komite itu. tetapi nampaknya kalau kita perhatikan, yang paling penting presiden ingin membagi konsentrasi ekonomi , non ekonomi. Kita tunggu petunjuknya," katanya di Kepatihan, Selasa, (21/7/2020).

Baskara Aji menyebut persoalan pemulihan ekonomi sebenarnya juga sudah mulai di DIY.

"Kita juga ada tim Ekonomi. Ekonomi juga penting. Dan di beberapa pertemuan di daerah pak gub juga sudah mulai konsentrasikan pemikiran kita ke pemulihan ekonomi walaupun tidak lengah dari sisi kesehatan," jelasnya. (wur/ian)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00