Pertumbuhan Ekonomi Merosot, DIY Harus Dongkrak Konsumsi

Diskusi Kritis Media #3 bertema ‘Membangun Ketahanan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi’, di Tarumartani Cafe Yogyakarta

KBRN, Yogyakarta : Ekonomi DIY saat ini mengalami resesi. Pertumbuhan ekonominya negatif, selama dua Triwulan berturut-turut.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Miyono menjelaskan, pada Triwulan I pertumbuhan ekonomi DIY minus 0,17%, dan hitungan sementara di Triwulan II pertumbuhannya minus di kisaran 3%.

Menurutnya, survei BI juga menunjukkan masyarakat saat ini menahan konsumsi dan lebih banyak menabung. Padahal dalam kondisi resesi, konsumsi harus didongkrak agar ekonomi bisa bergerak.

"Permintaan kreditnya memang belum banyak karena ekonominya belum nergerak. Tanpa ada pergerakan sektor riil memulihkan ekonmi. Sulit menggerakkan sektor riil menambah kreditnya. Tabungan perbankan naik. Tapi kreditnya tidak, fakta seperti itu. Survey BI masyarakat lagi menahan konsumsi, tapi banyak bersaving. Ini masalah perbankan. Dalam kondisi resesi yang kita inginkan konsumsi. Tanpa konsumsi ekonomi tidak bergerak," jelasnya, dalam Diskusi Kritis Media #3 bertema ‘Membangun Ketahanan Ekonomi Daerah di Masa Pandemi’, di Tarumartani Cafe Yogyakarta Sabtu, (18/7/2020) .

Pemerintah dijelaskannya, juga menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial dengan harapan segera dieksekusi sehingga menggerakkan ekonomi.BI mendorong dinas-dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota segera mengeksekusi dana yang masih mengendap di perbankan.

"Bagaimana mengeksekusi duit yang turun dari APBD ke APBD serta duit yang dikeluarkan BI ke perbankan. Dana tidak dieksekusi menumpuk di perbankan. Kami dari bank sentral mengharapkan kita dorong dinas terkait prop kab kota segera eksekusi kegiatan segera dijalankan proyek yang memungkinkan dikerjakan dengan tetap protokol kesehatan COVID. Karena kalau tidak, konsumsi tidak bisa bergerak. Ini menjadi masalah. Konsumsi di Jogja menopang 50 persen ekonomi Jogja. Kalau konsimsi tidak bangkit, tidak jalan, akan sulit mendongkrak ekonomi Jogja," urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro juga menyesalkan lambannya serapan anggaran pemda DIY. Padahal, sebenarnya Pemda mempunyai pegangan Perppu No 1/2020 yang memberi kewenangan penuh pada Pemda untuk mendesain ulang anggaran guna penanggulangan Covid-19 dan dampak ikutannya.

"Eksekutif barangkali hanya mengedepankan serapan, tidak sasaran. Kalau sasaran dilaksanakan, pasti anggaran terserap dengan baik. Senjata Perppu belum digunakan secara optimal," jelasnya.

DPRD DIY juga melihat dana keistimewaan DIY yang juga bagian APBD DIY, belum tersentuh untuk penanganan COVID19.

"Tetapi jangan lupa, ada anggaran yang tidak bergeser serupiah pun. Apa itu? Dana Keistimewaan. Dana keistimewaan hari ini, tahun ini 1,32 T. Perubahan pertama sudah turun 895 Milyar di perubahan ini. Mau diapakan ini? Ini cukup untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi. Apa pun itu sudah cukup," tegasnya.

RB Dwi Wahyu juga mendorong optimalisasi Danais di kabupaten/kota, untuk membangkitkan ekonomi di masing-masing wilayah.

"Hari ini kita membuat konsep, bagaimana supaya terserapnya dana keistimewaan itu, di kabupaten/ kota kita pakai skema BKK ya. Pertanyaannya, sekarang 1,32 triliun ini, yang di kabupaten/ kota berapa? Nggak ada 500. Padahal, permasalahan di mana? Di kabupaten/ kota. Permasalahnya di sana," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Sekda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana mengatakan pembangkitan ekonomi DIY dimulai dari sektor pariwisata yang menjadi ujung tombak ekonomi DIY selama ini, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID19.

"Kesehatan, ekonomi beriringan. Ekonomi harus bergerak. Tapi, jangan sampai juga ekonomi bergerak, kesehatannya lengah terus jadi collaps. Jadi semuanya beriringan," tuturnya.

Sementara itu, Pemimpin Bidang Perkreditan Bank BPD DIY, Nur Iswantoro mengatakan dari segi pendanaan pihaknya siap untuk membantu pemulihan perekonomian yang ada di Yogyakarta. Saat ini pihaknya telah melakukan rekonstruksasi pembiayaan kepada lebih dari 6000 debitur.

"Kami sudah melakukan rekonstruksasi kepada lebih dari 6000 debitur, 5000 diantaranya UMKM," katanya. (wur/ian)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00